Page 77 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 77
Berdasarkan putusan tersebut, penghitungan UMP tahun 2022 sebelumnya tak memiliki dasar
hukum. Oleh karena itu harus kembali pada aturan sebelumnya.
"Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap kaum buruh, tapi juga menjadi satu
kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi," terang Kahar.
Dorongan serupa juga diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal. Said bilang terdapat sejumlah wilayah yang harus segera merevisi upah minimum.
"Khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur, Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Kepri," ungkap Said.
76
