Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 60

Title          BPJS KETENAGAKERJAAN BOJONEGORO DORONG KEPESERTAAN ANGGOTA BPD
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      19 November 2019
                              https://kumparan.com/beritabojonegoro/bpjs-ketenagakerjaan-bojonegoro- dorong-
               Page/URL
                              kepesertaan-anggota-bpd-1sHcsfbcdMk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Bojonegoro,
               mengapresiasi keikutsertaan para perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah
               sadar tentang pentingnya program jaminan kenyamanan dalam bekerja sebagai abdi desa.

               Selanjutnya, BPJSTK Bojonegoro mendorong agar para Pengurus Badan Permusyawaratan
               Desa (BPD) untuk menjadi peserta, karena BPD di Bojonegoro sama sekali belum ada yang
               terdaftar.

               Kepala Bidang Kepesertaan BPJSTK Cabang Bojonegoro, Dadang Setiawan, kepada awak
               media ini Selasa (19/11/2019)  menyebutkan, bahwa perangkat desa di Kabupaten
               Bojonegoro sudah 100 persen tercover program BPJSTK pada 2019 ini.

               "Kecuali kepala desa yang baru terpilih bulan September 2019 kemarin, belum. Kita target
               pada 2020 keseluruhan sudah tercover," tutur Dadang Setiawan.

               Perangkat desa yang mengikuti program BPJSTK ini jumlahnya mencapai 4.000 lebih.
               Jumlah itu terdiri setiap satu desa ada tujuh sampai delapan orang.

               Menurutnya, para perangkat desa di Bojonegoro tersebut saat ini iuran premi bulanannya
               ditanggung desa, dengan diambilkan anggaran dari pos sewa tanah bengkok desa.

               "Kami sangat mengapresiasi kesadaran tentang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan
               ini, serta keikutsertaan mereka," kata Dadang.


               Selanjutnya, pihaknya mendorong para pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
               untuk ikut juga menjadi peserta BPJSTK.

               "Hingga saat ini anggota BPD di Bojonegoro sama sekali belum ada yang terdaftar."
               tuturnya mengimbuhkan.

               Masih menurut Dadang, bahwa terkait iuran BPJS sudah ada peraturannya, yaitu Peraturan
               Bupati Bojonegoro (Perbub) Nomor 46 Tahun 2018, tentang hasil pengelolaan tanah
               bengkok.


               Terpisah, Kepala Desa Ngampel Kecamatan Kapas, Pudjianto, kepada awak media ini
               mengatakan bahwa ada 9 perangkat desa di Desa Ngampel yang terdaftar di BPJS
               Ketenagakerjaan.

               "Yang kesehatan kita tanggung semua, sementara BPJS Ketenaga Kerjaan separo desa,
               separo lagi dibayar sendiri," kata Pudjianto, Kepala Desa Ngampel.



                                                       Page 59 of 102.
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65