Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 94
Title GAJI DI BAWAH UMK, BOS BISA DIBUI
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 19 November 2019
Page/URL https://www.suaramerdeka.com/news/baca/207437/gaji-di-bawah-umk-bos-bi sa-dibui
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Persoalan upah pekerja buruh masih menjadi kendala yang tak kunjung usai. Salah
satunya, soal beberapa perusahaan yang masih memberikan gaji di bawah Upah
Minimum kabupaten/kota.
Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Semarang, Ehwan Priyanto,
mengemukakan apabila ada pengusaha yang kedapatan memberikan gaji
pegawainya di bawah upah minimum, dapat disangsi pidana. Pasalnya, hal itu
merupakan salah satu pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan.
"Apabila gaji di bawah UMK (upah minimal kota/kabupaten) pengusaha bisa terkena
sanksi pidana atau denda. Sesuai pelanggaran yang dibuat oleh pengusaha," ujar
Ehwan di kantor Disnaker Kota Semarang, belum lama ini.
Setelah terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014, kata dia, kewenangan
pemrosesan diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jateng. Pihak Disnaker Kota Semarang hanya dapat menyampaikan aduan
masyarakat ke Disnakertrans Jateng karena tidak memiliki wewenang.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Ham Upgris, Joko Susanto,
mengungkapkan pengusaha yang membayar upah di bawah UMK terancam pidana
penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
Hal itu sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industri, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian,
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep-226/Men/2000 tentang
Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 , Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.
"Sesuai peraturan perundang-undangan seperti itu," terang dia.
Izin Penangguhan Upah
Adapun, anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang, Slamet Kaswanto
mengatakan, sesuai UU Ketenagakerjaan kewajiban pengusaha adalah membayar
upah minimal sesusai dengan UMK. "Bila membayar upah dibawah UMK maka
sanksinya adalah pidana," ujar unsur pekerja dari organisasi FKSPN (Federasi
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional) itu.
Page 93 of 102.
