Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 95
Seharusnya, lanjut dia, Disnaker bidang pengawasan ketenagakerjaan wajib
mengawasi dan melaporkan pengusaha yang demikian. Kontrol dan pengawasan
terhadap pengusaha yang demikian saat ini dianggap masih lemah.
Dalam Pasal 90 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Ayat 1 menyebutkan
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK. Pada ayat berikutnya
disebutkan pengusaha yang tidak mampu membayar UMK dapat dilakukan
penangguhan. "Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur dengan Keputusan Menteri," terang dia.
Setiap ada kenaikan UMK, lanjut dia, pengusaha yang tidak dapat membayar UMK
harus mengajukan izin penangguhan upah melalui audit akuntan publik di Disnaker.
Tata cara itu sesuai Kepmenakertrans Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003
tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.
"Bila ada mekanisme penangguhan upah tidak dipakai oleh pengusaha dan tetap
membayar upah dibawah UMK pihak Disnaker wajib menegur. Bahkan ikut
memproses pidana, karena pasti buruh dalam posisi yang lemah," jelasnya.
Serikat pekerja pernah melaporkan beberapa pengusaha. Namun, tidak direspon
dengan baik oleh Disnaker maupun pihak lainnya. "Saya khawatir praktik melawan
hukum bisa menjamur," tandasnya.
Page 94 of 102.
