Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 93
Sesuai PP Pengupahan, pemerintah menaikkan upah minimum sebesar 8,51% di
tahun 2020. "Buruh menuntut UMK naik sebesar 18,05%," ucapnya.
Buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam
Perpres 75/2019. Buruh terutama menggugat kenaikan iuran kelas 3 menjadi Rp 42
ribu. "Kenaikan tersebut tidak berdasar, semakin menurunkan daya beli buruh
karena beban ekonomi semakin berat," ungkapnya.
Ribuan buruh ini mengancam akan mogok massal jika tuntutan tak dipenuhi. "Aksi
mogok massal bisa melumpuhkan perekonomian Cimahi, semoga pemerintah
memahami dan menyetujui tuntutan buruh," tuturnya.
Jajaran buruh akhirnya bisa menyampaikan aspirasi langsung ke Pemkot Cimahi.
Mereka diterima Sekda Kota Cimahi, Dikdik S Nugrahawan dan jajaran Pemkot
Cimahi.
Sebelumnya, kenaikan UMK sesuai keinginan buruh di tahun 2020 sulit terwujud.
Sebab, hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Cimahi yang didalamnya terdapat
unsur pemerintahan, serikat buruh, dan pengusaha telah memutuskan bahwa UMK
2019 tetap mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Penetapan menggunakan formulasi laju inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
yang diakumulasikan dengan UMK Cimahi tahun 2019. Artinya, upah para buruh
tahun depan naik 8,51 persen, setara Rp 3.138.985. Sedangkan UMK tahun ini
sebesar Rp 2.893.074.
"Pleno sudah final, tidak keluar dari rumus formulasi PP 78. Sudah ditetapkan
angkanya oleh pusat, kenaikan 8,51 persen," terang Kepala Seksi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kota Cimahi, Febi Perdana Kusumah.
Page 92 of 102.
