Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 88

Saat ini upah minimum di Banten berada di kisaran Rp3,8-3,9 juta. Sementara upah
               di Jawa Tengah Rp2 jutaan.

               Memang di sisi lain pemindahan pabrik tidak menyelesaikan masalah serta merta.
               Setelah pindah, perusahaan harus melatih buruh-buruh dulu sebelum bisa
               berproduksi maksimal.

               Tapi, katanya, pengusaha lebih memilih mengorbankan biaya dan waktu untuk itu
               ketimbang bertahan di Banten.

               Jauh sebelum industri alas kaki, pengusaha di sektor Tekstil dan Produk Tekstil
               (TPT) juga sudah lama mengeluhkan hal serupa.

               Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan
               pemindahan pabrik dari Banten ke Jawa Tengah sudah terjadi sejak empat tahun
               lalu.

               "Karena UMR. UMR Jawa Tengah dan Jawa Barat 1 banding 2," ucap Ade kepada
               reporter Tirto .

               Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat sepanjang Januari 2018
               sampai September 2019, ada 188 perusahaan TPT yang merelokasi pabrik ke Jawa
               Tengah. Sekitar 68 ribu lebih buruh terkena PHK.

               Faktor lain yang membuat pabrik di relokasi adalah banyaknya demo buruh.
               Pengusaha, kata Ade, tidak mau mengambil risiko karena instabilitas akibat demo.

               Direktur Riset Center of Economic and Reform (CORE), Piter Abdullah mengatakan
               pemindahan pabrik akan memengaruhi produk domestik regional bruto (PDRB)
               daerah. Wilayah yang ditinggalkan PDRB-nya mungkin berkurang dan vice versa.

               Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sumbangsih industri pengolahan terhadap
               PDRB di Banten terus turun, dari semula 34,70 persen pada 2014 menjadi 31,20
               persen pada 2018 .

               Sumbangsih industri pengolahan di Jawa Barat juga mengalami penurunan mulai
               tahun 2014 yang masih menyentuh 43,64 persen dan menjadi 42,49 persen pada
               tahun 2017 .

               Kegagalan PP 78 Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
               Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono menolak narasi relokasi karena tuntutan
               buruh terhadap upah layak.

               Menurutnya relokasi justru bukti gagalnya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015
               tentang Pengupahan. PP ini justru melanggengkan ketimpangan upah minimum
               antardaerah.




                                                       Page 87 of 102.
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93