Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 83
Menurutnya, UMK mungkin tidak bisa dihapus, tetapi mekanisme penghitungannya
yang perlu disesuaikan. Pasalnya, sektor alas kaki mengaku terbebani jika
pengupahan menggunakan skema PP 78/2015 pada 2019.
Hal ini, dikarenakan ekspor alas kaki sejak Januari - September 2019 mengalami
penurunan. Sehingga adanya kenaikan upah minimum sebesar 8,51% cukup
memberatkan.
"Belum lagi jika nanti ditambahkan dengan UMSK, maka industri akan semakin tidak
kompetitif. Tentunya, jika kemudian UMSK akan dihapus, kami akan sepakat. Untuk
UMK mungkin pada faktor penghitungannya yang harus dirumuskan ulang. Apalagi
untuk daerah yang sudah ketinggian UMK-nya." Ketua Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan sebetulnya relokasi pabrik yang ada di
Jawa Barat sudah terjadi sejak 2015. Selain UMK yang terlalu tinggi, seringnya
demostrasi yang dilakukan oleh para pekerja/buruh juga menjadi penyebab dari
keputusan relokasi tersebut.
"Banyaknya demo dan kenaikan UMK ekstrem di Jabar- Banten. Sudah banyak
[yang relokasi] mungkin ratusan," kata Ade.
Ade mengakui, dengan relokasi tersebut mau tak mau perusahaan akan melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya/buruhnya. Namun untuk level
supervisor, perusahaan akan mengajak juga pekerja tersebut untuk pindah.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
relokasi pabrik merupakan hal yang wajar dilakukan oleh pengusaha. Ini merupakan
strategi perusahaan dalam mencari sumber daya manusia dengan biaya murah.
"Dengan kenaikan upah minimum 8,51% maka upah minimum di sekitar Karawang,
Bekasi, Bogor dan kawasan industri lainnya, menjadi besar sehingga perusahaan
relokasi ke Jawa Tengah. Ini hal yang normal," kata Timboel.
Menurutnya, ketika perusahaan melakukan relokasi maka tenaga kerja tidak akan
diajak pindah karena upahnya sudah besar. Mereka, imbuhnya, cenderung merekrut
pekerja baru di daerah baru.
"Akan ada peningkatan pengangguran di daerah yang ditinggal akibat relokasi maka
PAD daerah yang ditinggal akan berkurang karena pajak dari perusahaan tidak ada
lagi." Oleh sebab itu, untuk mengurangi angka relokasi pabrik, Timboel
menyarankan agar pemerintah daerah berusaha menahan perusahaan tersebut
dengan memberikan insentif seperti pajak, biaya air dan listrik.
Page 82 of 102.
