Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2019
P. 55
Pada masa transisi seperti ini sangat dibutuhkan adanya surat edaran dari
Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi pedoman bagi Pemda dan lebih-lebih
kepada pekerja migran Indonesia (PMI) dan P3MI.
Memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) TKI sebagai pembiayaan resmi bagi PMI
dengan skema KUR dimaksudkan ketika PMI berproses tidak ada lagi kata hutang
biaya proses, hutang biaya pelatihan, dengan demikian Pemda yang belum siap
melatih proses penempatan PMI sebagai program nasional tetap berjalan
sebagaimana mestinya.
Menurut Saiful, korporasi proses penyiapan sampai penempatan tidak bisa dipisah di
tengah proses, pra penempatan mulai penyiapan dokumen jati diri termasuk
pelatihan sulit dipertanggungjawabkan baik mutu atau ketepatan waktu mengingat
P3MI yang dalam UU No 18/2017 ditugaskan mencarikan job dan menempatkan
PMI kompeten, kerja sesuai perjanjian kerja.
"P3MI ketika mencarikan job order selalu dikaitkan dengan kesiapan dan
kesanggupan kapan P3MI siap menempatkan PMI-nya, sementara P3MI tidak diberi
tugas menyiapkan pra penempatan, inilah yang dimaksudkan kgiatan korporasi
proses PMI menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan," demikian kata Saiful.
Hal ini menjadi aneh jika Pemda yang melatih kemudian P3MI yang menempatkan
dan sesampai di negara penempatan PMI bermasalah karena tidak siap kerja atau
karena kompetensinya standar pelatihan yang berbeda ketika P3MI yang melatih
siang dan malam demi suksesnya PMI. Belum tersedianya anggaran pelatihan bagi
PMI menyulitkan warga yang mau kerja ke Luar Negeri.
Pekerja ladang kebon sawit ke Malaysia yang diwajibkan memiliki kompetensi sama
dengan melarang warga untuk tidak kerja di luar negeri.
"Kemana para PMI berlatih menjadi pekerja ladang sawit? Harus ke BLK atau juga
dimana harus sertifikasi?," tanya Saiful kepada peserta rakernas.
Pemerintah yang belum siap tidak bisa diartikan kami suka- suka menempatkan PMI
seperti yang dilakukan saat ini maka masa transisi edaran Kemenaker untuk semua
kabupaten/kota diharapkan bisa menjadi pedoman semua pihak.
Sementara itu menjelang penutupan Rakernas di Yogya, Ketua Umum DPP Aspataki
memberi mandat kepada Wakil Ketua Umum Letsman Tendy untuk melakukan
pendekatan kepada Kemenaker baik permasalahan Permenanker Nomer 09/2019
atau Permenaker No 10/2019.
"Hasil pendekatan tersebut diharapkan memberikan kesejukan kepada seluruh PMI
ataupun P3MI," demikian Saiful.
Page 54 of 91.
