Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2019

Langkah yang harus segera dilakukan adalah untuk sementara menghentikan arus
masuk calon pekerja migran ke Hong Kong hingga tenggat waktu tertentu.

"Pemerintah Indonesia hendaknya berkonsolidasi pula dengan pemerintah negara-
negara pekerja migran ke Hong Kong seperti Filipina, Nepal, India dan lainnya untuk
mendesak pemerintah Hong Kong menjamin keselamatan para pekerja migran,"
kata dia.

Ia mengatakan Jika suatu semakin memburuk, opsi evakuasi merupakan langkah
yang bisa dipertimbangkan terutama untuk kawasan-kawasan dengan tingkat
konflik yang tinggi.

KJRI Hong Kong juga diimbau untuk terus memperbarui informasi dan juga terus
melibatkan partisipasi dan inisiatif organisasi pekerja migran Indonesia di Hong
Kong untuk tindakan-tindakan yang diperlukan.

Sementara itu, melansir dari BBC , Sophie Richardson dari Humas Rights Watch
mengatakan bahwa perubahan itu akan membuat orang-orang di Hong Kong tidak
aman.

"Perubahan yang diusulkan pada undang-undang ektradisi akan membuat siapa pun
di Hong Kong melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan daratan berisiko.Tidak
ada yang akan aman, termasuk aktivias, pengacara hak asasi manusia, jurnalis dan
pekerja sosial," tutur Shophie.

Bahkan seorang penjual buku di Hong Kong Lam Wing Kee mengatakan bahwa
dirinya pernah diculik dan ditahan di Cina pada tahun 2015 silam, karena menjual
buku-buku yang kritis terhadap para pemimpin Cina dan dituduh mengoperasikan
toko buku secara illegal.

"Jika saya tidak pergi, saya akan diekstradisi, saya tidak percaya pemerintah untuk
menjamin keselamatan saya atau keselamatan warga Hong Kong mana pun," kata
Mr Lam.

Pada akhirnya, bulan April lalu Mr.Lam memutuskan untuk meninggalkan Hong
Kong dan Pindah ke Taiwan ia pun hanya diberikan visa tinggal sementara..

(tirto.id - Sosial Budaya ) Penulis: Wulan Astari Editor: Yandri Daniel Damaledo
Kontributor: Wulan Astari

Page 61 of 91.