Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 142
Timboel mengatakan, upah minimum yang merupakan perintah konstitusi harus
dipertanggungjawabkan juga oleh pemerintah melalui instrumen subsidi dari APBN
dan APBD kepada pekerja dan pengusaha.
Dia menilai selama ini pengusaha dihadapkan langsung kepada pekerja untuk terus
bertikai soal upah minimum, sementara pemerintah tidak mau intervensi dari APBN
/APBD dan malah mempersulit pengusaha dengan biaya-biaya tinggi dan ilegal.
Sebab itu, Pemerintah seharusnya berusaha untuk mencari format upah minimum
yang berkeadilan dengan keikutsertaan APBN/APBD bukan malah menghilangkan.
"Kan kalau UMP dipakai yang paling rendah di sebuah kota/kabupaten sementara
ada kota/kebupaten yang sudah tinggi biayanya. Misalkan Jawa Barat kan mengacu
pada yang paling rendah seperti Ciamis. Kalau UMP dengan standar Ciamis dipakai
di Bogor ya kasihan pekerja di Bogor yang biaya hidupnya lebih besar." Pengamat
Ketenagakerjaan dari Univeritas Airlangga Hadi Subhan mengatakan, wacana
penghapusan skema UMK dan UMSK tidak tepat. Pasalnya, kondisi setiap kota dan
kabupaten di setiap provinsi sangat berbeda-beda.
"Misalnya di Jawa Timur antara Surabaya dengan Pacitan tentu sangat jauh beda.
Kalau ukurannya Jakarta memang hanya perlu UMP, karena kondisi antara Jakarta
Pusat, Barat, Selatan, Timur dan Utara itu kan tidak berbeda. Kalau provinsi lain,
nanti akan terjadi pemiskinan struktural di daerah urban. Karena UMP nya jauh lebih
kecil," jelas Hadi.
Sebab itu, dia mengusulkan agar UMK dan UMS tetap ada. Di samping itu,
pemerintah perlu memberikan stimulus atau insentif seperti subsidi listrik industri,
penyederhanaan tarif pajak.
Guru Besar Universitas Krisnadwipayana sekaligus pakar ketenagakerjaan dan
hubungan industrial Payaman Simanjuntak mengatakan wacana penghapusan UMK
dan UMS dapat menimbulkan masalah, terutama untuk provinsi yang kemampuan
kabupaten/kotanya sangat berbeda seperti provinsi Jawa Barat.
"Kemampuan kabupaten Bekasi sangat jauh di atas Kabupaten Sukabumi. Di
provinsi Sumatera Utara misalnya, kemampuan Kabupaten Deli Serdang jauh di atas
kemampuan Kabupaten di Nias.Upah minimum sektoral sangat tergantung pada
negosiasi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan. UMK
dan Upah Sektor diatur secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan. Jadi kalau mau
tidak diberlakukan, perlu undang-undangnya diubah dahulu."
Page 141 of 211.
