Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 141
Menurutnya, apabila kebijakan ini ditetapkan, dampaknya akan meningkatkan
kondusivitas iklim usaha Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dan untuk
meningkatkan daya saing produk ekspor nasional karena peningkatan beban tenaga
kerja menjadi lebih terprediksi.
Namun, imbuhnya, hal ini tidak berarti bahwa masalah daya saing iklim usaha
nasional dari sisi regulasi ketenagakerjaan sudah selesai.
Sebab, masih ada beberapa masalah krusial terkait dengan proporsionalitas beban
biaya tenaga kerja dengan produktivitas seperti aturan jam kerja di Indonesia yang
kurang bersaing dibandingkan dengan negara Asean lain, prosedur perekrutan dan
pemberhentian kerja yang terlalu menyulitkan perusahaan dan berbiaya tinggi,
kekakuan regulasi tenaga kerja untuk menciptakan mobilitas tenaga kerja yang
maksimal dan menciptakan produktivitas yang lebih tinggi pascaadopsi teknologi
baru.
"Ini isu-isu ketenagakerjaan yang harus diatasi juga agar iklim ketenagakerjaan kita
betul-betul mendukung pertumbuhan produktifitas ekonomi nasional dan cukup
bersaing untuk ekspor dan menarik investasi lebih banyak ke Indonesia." Wakil
Ketua Umum Kamar Dangan dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian
Johnny Darmawan mengaku sepakat dengan adanya wacana tersebut. Sebab,
skema pengupahan di Indonesia memang sangat mahal jika dibandingkan dengan
negara lain di Asia Tenggara.
"Menurut saya, wacana [penghapusan UMK dan UMS] setuju tetapi metodenya apa
harus dibicarakan, dan juga harus mengacu secara produktivitas," kata Johnny.
Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
mengatakan upah minimum merupakan instrumen operasional dari amanat UUD
1945 yang menyatakan rakyat indonesia berhak atas penghidupan yang layak. Upah
minimum yang merupakan hak normatif juga diatur dalam Undang-Undang
No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Upah minimum itu instrumen negara untuk memastikan pekerja memiliki
penghidupan yang layak, instrumen jaring pengaman agar pekerja memiliki daya
beli. Karenanya, bila ada usulan untuk menghapus upah minimum itu artinya
melanggar UUD 1945," kata Timboel kepada Kamis (14/11/2019).
Dalam hal ini, dia mengatakan jika wacana itu dilakukan itu artinya negara lepas
tangan terhadap perlindungan dasar bagi pekerja.
"Ini wujud lepas tangannya negara atas perlindungan dasar bagi pekerja yang akan
berdampak pada lemahnya daya beli buruh yang berdampak pada konsumsi agregat
sebagai salah satu poin pertumbuhan ekonomi." Menurutnya, yang perlu dilakukan
pemerintah bukanlah menghapus UMK dan UMSK, melainkan mengubah pola pikir
bahwa upah minimum adalah tanggung jawab pengusaha.
Page 140 of 211.
