Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 136
"Ini pembiaran negara karena perusahaan yang tidak menjalankan UMK kena
sanksi hukumnya pidana, pidananya 4 tahun gitu," jelas Nugraha.
Kemudian sangat jelas, sebut Nugraha, dalam statement Menteri Ketenagakerjaan
menyatakan yang wajib Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk UMK itu dijelaskan
'dapat' sehingga tidak wajib.
"Di regulasi UU 13 2003 pasal 89 ayat 1 menyatakan bahwa upah minimum dapat
berupa UMP, UMK, UMSK. Dapat semuanya, bukan wajib," kata dia.
Atas tidak setujunya UMK 2020, Nugraha menerangkan pihaknya akan membuat
surat resmi penolakan ke Walikota Bekasi maupun Gubernur Jawa Barat.
"Kita sudah mempersiapkan statement untuk ke pihak walikota dan gubernur. Kita
mempersiapkan surat itu nanti kita sampaikan resminya. Kita sampaikan jika ini
diteruskan tak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang pindah dari Kota
Bekasi, semua harus dilihat kemampuan dan regulasi yang ada," paparnya.
Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) Kota Bekasi akhirnya disepakati naik
sebesar Rp 8,51 persen atau senilai Rp 4.589.708, pada Kamis (14/11/2019).
Setelah melakukan tiga kali rapat pembahasan terkait nilai kenaikan beberapa hari
lalu, oleh dewan pengupah, Apindo, dan serikat buruh terkait nilai kenaikan.
Penetapan UMK hari ini terbilang alot, dikarenakan rapat baru menemukan
kesepakatan pada pukul 17.40 WIB dan itupun berdasarkan hasil voting.
Untuk rapat kali ini, akhirnya perwakilan Apindo datang setelah sebelumnya tak
pernah hadir.
Anggota Dewan Pengupahan dari Serikat Pekerja Rudolf mengatakan hasilnya
untuk UMK Kota Bekasi 2020 sudah selesai yaitu naik 8,51 persen atau Rp
4.589.708.
Keputusan itu diambil secara voting dikarenakan tidak ditemukannya kesepakatan,
terutama dari pihak Apindo.
"Jadi kita ambil voting karena alot sekali, ditetapkan UMK Rp 4.589.780," ujar
Rudolf, kepada awak media di Kantor Disnaker Kota Bekasi, Kamis (14/11/2019).
Ia menerangkan, adapun yang mengkuti rapat pembahasan itu ada sebanyak 26
orang, terdiri dari 11 dari unsur pemerintah, 7 Serikat Pekerja, 1 akademisi, dan 7
Apindo.
Didapatkan hasil, 15 orang voting setuju UMK naik 8,51 persen dan 4 orang tidak
setuju.
"Dari Apindo tidak ikut voting karena memang tidak ingin ada UMK di Kota Bekasi,"
ungkap dia.
Page 135 of 211.
