Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

Title KSPI: PENGHAPUSAN UMK BAKAL RUGIKAN BURUH
Media Name liputan6.com
Pub. Date 15 November 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4111503/kspi-penghapusan-umk-baka l-rugikan-
Page/URL
buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan meninjau skema pengupahan terhadap
buruh di kabupaten/kota.

Sebab, asosiasi menilai, tidak tertutup kemungkinan nantinya Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi
(UMP).

Sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
memungkinkan saja bila nanti skema pengupahan hanya mengacu pada UMP,
termasuk untuk kabupaten/kota.

"Iya ada kemungkinan me-review UMP itu hanya satu. Jadi tidak melihat UMK,
provinsi maupun kabupaten/kota," kata dia beberapa waktu lalu.

Menanggapi pernyataan Menaker, Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan wacana
tersebut ngawur, bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan
secara sistematis akan memiskinkan kaum buruh.

"Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa upah minimum terdiri atas
upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota," seru dia dalam
keterangan tertulis, Jumat (15/11/2019).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upah minimum berdasarkan wilayah
kabupaten/kota sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu. Oleh
karenanya, menurutnya tidak masuk akal apabila UMK hendak dihapuskan lantaran
akan memicu perusahaan berlomba-lomba membayar upah buruh hanya sesuai
UMP.

Dia mencontohkan UMP Jawa Barat pada 2019 adalah sebesar Rp 1,668,372.
Sementara itu, UMK Jawa Barat tahun 2019 yang tertinggi ada di Kabupaten
Karawang, yakni Rp 4.234.010. Sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten
Pangandaran, sebesar Rp 1.714.673.

"Jika UMK ditiadakan, maka buruh di Karawang yang selama ini upahnya 4,2 juta
hanya mendapatkan upah 1,6 juta," jelas Iqbal.

Page 132 of 211.