Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 134
Said Iqbal heran dengan sikap pemerintah yang dinilainya selalu membuat kebijakan
yang kontroversial, seperti wacana revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran
BPJS Kesehatan.
"Apa yang bisa dikatakan untuk kebijakan semacam ini kalau bukan ngawur dan
secara sistematis memiskinkan kaum buruh," tegasnya.
Kadin Khawatir Investor Cabut ke Luar Negeri Akibat UMP Naik Terus
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani
mengkhawatirkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia merelokasi bisnis
ke negara lain. Hal tersebut merupakan imbas dari kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 8,51 persen pada 2020.
Rosan menjelaskan, kenaikan UMP bakal memancing perusahaan merelokasi
pabriknya dari provinsi yang upahnya tinggi ke provinsi yang upahnya masih
cenderung rendah.
"Ini kalau dilihat dari pertumbuhannya yang sangat tinggi, industri makin lama akan
makin pindah. Kemana? Salah satunya ke Jawa Tengah," kata dia, di Jakarta, Selasa
(5/11/2019).
Hal tersebut tentu belum terlalu menjadi persoalan. Namun, perlu dikhawatirkan jika
pelaku usaha kemudian memutuskan angkat kaki dari Indonesia.
"Tapi kalau pindahnya ke luar? Kan akan jadi non-produktif UMR ini. Kalau naiknya
tinggi, tapi tidak ada investasi masuk, kemudian yang ada malah relokasi, kan jadi
rugi," imbuhnya.
Menurut dia memang mesti dicari keselarasan. Misalnya kenaikan UMP untuk setiap
daerah tidak sama persentasenya.
"Kalau kenaikan makin tinggi, selalu sama di semua daerah, kan gap-nya makin
lama makn tinggi. Sedangkan dari segi produktivitas tidak terkejar. Itu juga yang
kita berikan masukan ke pemerintah," ungkapnya.
Pihaknya sudah memberikan masukan ke pemerintah agar kenaikan UMP dilihat
dulu per daerah. Kemudian perlu juga dilihat industri apa yang sudah berkembang
di daerah itu apa, dan bagaimana segi penyerapan tenaga kerjanya.
"Jadi jangan disamaratakan dulu. Karena yang 1 daerah sudah Rp 4 juta terus satu
lagi masih Rp 1,7 juta, naiknya sama kan akan terus ada gap. Akibatnya pasti
pindah ke yang (upahnya) lebih rendah. Yang kita khawatirkan pindahnya enggak
ke sesama provinsi, tapi ke negara lain," ucap Rosan.
Page 133 of 211.
