Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 140
Title RENCANA PENGHAPUSAN UMK DAN UMSK TUAI PRO KONTRA
Media Name bisnis.com
Pub. Date 15 November 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191115/12/1170705/rencana-penghapusa n-umk-
Page/URL
dan-umsk-tuai-pro-kontra
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Pemerintah akan kembali mengkaji skema pengupahan dengan
meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan upah minimum provinsi (UMP) sebagai
satu-satunya acuan besaran nilai gaji.
Meskipun baru wacana, rencana Kemenaker untuk mengkaji skema pengupahan
sudah menimbulkan pro kontra antara pengusaha dan pekerja.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani
mengatakan pihaknya mendukung adanya wacana tersebut dan rencana itu sangat
positif. Menurutnya, kebijakan itu bisa mengembalikan fungsi upah mininum sebagai
jaring pengaman dan mengembalikan mekanisme penetapan upah yang dibayarkan
(take-home pay ) dalam negosiasi antara perusahaan dan pekerja sesuai dengan
tingkat kompetensi, produktivitas dan kemampuan bayar perusahaan.
"Pelaku usaha sebetulnya keberatan dengan mekanisme UMK dan UMSK karena
persentase kenaikannya jauh lebih tinggi daripada UMP berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan tanpa ada korelasi yang jelas terhadap
peningkatan produktivitas pekerja di kota/kabupaten atau di sektor usaha tersebut,"
kata Shinta kepada , Kamis (14/11/2019).
Menurutnya, besaran UMSK tidak dapat dipukul rata di semua daerah lantaran
kemampuan masing-masing pelaku usahanya bebeda-beda. Setiap sektor usaha pu
punya pelaku usaha dengan skala bisnis yang berbeda-beda.
"Akan selalu ada perusahaan skala kecil, menengah & besar di tiap sektor dan
tentu saja kemampuan bayar mereka tidak sama. Kalau pelaku usaha skala UMKM
di sektor dipaksa untuk membayar upah sektoral yang besarannya diambil dari rata-
rata usaha skala besar tentu tidak adil dan sama saja dengan mematikan UMKM di
sektor itu." Untuk UMK, Shinta merasa pemda kabupaten/kota tidak perlu membuat
UMK karena UMP sudah cukup menjadi acuan. Di satu sisi, UMP juga sudah
diperhitungkan berdasarkan perhitungan KHL rata-rata di provinsi sehingga
seharusnya UMP cukup mewakili perhitungan jaring pengaman sosial yang
dibutuhkan kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Page 139 of 211.
