Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 179
Title SOAL UMK, BURUH BEKASI NYATAKAN KURANG TAPI TETAP TERIMA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 15 November 2019
https://mediaindonesia.com/read/detail/271769-soal-umk-buruh-bekasi-ny atakan-
Page/URL
kurang-tapi-tetap-terima
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
ANGGOTA dewan pengupah dari serikat pekerja menganggap besaran Upah
Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan sebesar Rp4.589.708 belum sesuai tuntutan.
Sedangkan, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi
keberatan dengan besaran tersebut.
Seperti diketahui, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi akan mengusulkan
besaran UMK Bekasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar Rp4.589.708.
Keputusan tersebut diambil secara voting lantaran belum ada kesepakatan antara
perwakilan pengusaha dan buruh.
Anggota dewan pengupahan dari perwakilan buruh, Rudolf, mengatakan, besaran
UMK 2020 yang telah diusulkan memang belum sesuai tuntutan buruh. Perwakilan
buruh menginginkan besaran UMK naik sekitar 15% dari sebelumnya.
"Sebenarnya kita meminta kenaikan di atas PP 78. Tapi akan kami terima, kalau
tidak berarti kita sama dengan APINDO tidak ingin ada kenaikan UMK. Hasil ini juga
kan harus segera diserahkan ke Gubernur Jabar," kata dia, Jumat (15/11).
Rudolf mengatakan peserta rapat pembahasan itu sebanyak 26 orang. Mereka
terdiri dari 11 unsur pemerintah, tujuh orang serikat pekerja, satu orang akademisi
serta perwakilan APINDO tujuh orang. Dari hasil voting didapatkan hasil 15 orang
setuju UMK naik 8,51% dan 4 orang tidak setuju.
"Dari APINDO tidak ikut voting karena memang tidak ingin ada UMK di Kota
Bekasi," ungkap dia.
Perwakilan dewan pengupahan dari Apindo, Nugraha, mengatakan, perwakilan
pengusaha tidak setuju dengan besaran yang diusulkan dalam rapat. Sehingga,
peserta rapat dari unsur pengusaha memilih tidak ikut voting.
"Intinya kami tidak setuju, anggota hadir semua dan tidak ada yang ikut voting,"
kata dia.
Nugraha mengaku pengusaha ingin fungsi pemerintah baik kota dan provinsi
berjalan. Sebab saat ini baru sekitar 30% perusahaan dari 3.000 perusahaan yang
ada menjalankan pengupahan sesuai UMK 2019.
Page 178 of 211.
