Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 180
"Sisanya 70% lainnya tidak menjalankan, ini akan berdampak pada pegawai juga
nantinya, kita mau adanya evaluasi," lanjut dia.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemkot Bekasi tidak
menjalankan regulasi dan pengawasan dengan baik. Mereka tidak mengawasi
pengusaha yang hanya berstatus UMKM.
"Jangan sampai hanya usaha besar yang wajib membayar sesuai UMK, tapi lainnya
tidak. Aturannya kan jelas UMK itu berlaku untuk semua lapisan usaha," jelas dia.
Selain itu, ujar dia, dari statement Menteri Ketenagakerjaan menyatakan yang
diwajibkan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk UMK itu dijelaskan 'dapat',
sehingga tidak wajib.
"Kan di dalam regulasi UU 13 2003 pasal 89 ayat 1 menyatakan bahwa upah
minimum dapat berupa UMP, UMK, UMSK. Dapat semuanya, bukan wajib," tuturnya.
Atas ketidaksetujuan pada UMK 2020, Nugraha menerangkan pengusaha akan
membuat surat resmi penolakan ke Wali Kota Bekasi maupun Gubernur Jawa
Barat.(OL-5).
Page 179 of 211.
