Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 182
Title 2020, UMK KOTA BEKASI RP 4,5 JUTA
Media Name medcom.id
Pub. Date 15 November 2019
Page/URL https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybD0WWRb-2020-umk-kota-bekasi-rp -4-5-juta
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Bekasi : Dewan pengupahan memutuskan upah minimum kota (UMK) Kota Bekasi, Jawa
barat, pada 2020 Rp4.589.708 per bulan. Angka naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya
yakni Rp4.229.756.
Anggota Dewan Pengupahan Kota Bekasi dari unsur serikat pekerja, Rudolf mengatakan,
penetapan UMK diputuskan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, pada Kamis, 14
November 2019.
Menurut Rudolf, penetapan UMK 2020 berakhir dengan voting atas dua pilihan. Pemerintah
mengusulkan 8,51 persen dan serikat pekerja mengusulkan 15 persen kenaikan.
"Hasil voting memenangkan usulan dari pemerintah dengan perolehan suara 15 banding
empat. Hanya ada unsur pemerintah, akademisi, dan buruh yang menggunakan hak suara,
sedangkan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) tidak ada satu pun yang menggunakan
hak suaranya," kata dia di Bekasi, Kamis, 14 November 2019.
Dia menjelaskan, pihaknya menerima keputusan kenaikan UMK. Meskipun, yang diusulkan
melebihi persentase yang diatur dalam PP 78.
"Sebenarnya kalau kita dari SP (serikat pekerja) belum pernah memprediksi karena
bagaimana pun kita meminta kenaikan di atas PP 78. Jadi hasil hari ini memang itulah yang
harus kita terima," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Apindo Kota Bekasi, Nugraha,
mengatakan, pihaknya menolak UMK 2020. "Anggota hadir semua tujuh orang tidak ada
yang mengikuti voting," katanya.
Dia menjelaskan, penolakan tersebut dilakukan karena belum ada hasil evaluasi
pelaksanaan UMK Kota Bekasi 2019. Termasuk evaluasi dari pengawasan pemerintah
provinsi.
"Apindo ingin ada evaluasi dulu. Karena di dalam SK gubernur terkait kenaikan UMK 2019
berlaku untuk 27 daerah kabupaten/kota di seluruh Jabar. Pada diktum keempat ada jelas-
jelas kalimat pengawasan dan pengendalian upah minimum dilakukan gubernur Jabar dan
wali kota," tegasnya.
Walaupun ada penolakan, hasil rapat rekomendasi kenaikan UMK 2020 ini akan diserahkan
ke wali kota untuk selanjutnya diputuskan melakui surat keputusan (SK) Gubernur Jawa
Barat paling lambat 21 November 2019.
(MEL).
Page 181 of 211.
