Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 187
menambah menjadi 78 komponen termasuk hal-hal yang membuat dahi berkenyit
seperti tiket bioskop dan parfum.
Upaya mengakomodir aspirasi buruh dan pengusaha secara bersamaan berujung
pada aturan perburuhan yang gemuk, yakni UU Ketenagakerjaan yang berisi 193
pasal dan menjadi UU yang paling sering digugat di Mahkamah Konstitusi (MK)
karena sumirnya ketentuan di dalamnya.
Mengutip Bank Dunia dalam laporan "Doing Business 2020", peraturan
ketenagakerjaan di Indonesia saat ini "terlampau rigid" sehingga membuat investor
keder. Inilah pokok persoalannya.
Belajar dari Malaysia yang Meratifikasi Konvensi ILO
Meski belum meratifikasi konvensi soal upah minimum, Indonesia tak perlu sedih,
cukup malu-malu kucing saja. Kawannya banyak kok. Di Asia Tenggara, hanya
Malaysia yang sudah meratifikasi konvensi 131. Dia menjadi negara ke-53 yang
meratifikasi konvensi upah minimum ILO itu, tepatnya pada tanggal 7 Juni 2016.
Selain Malaysia, negara di kawasan Asia yang sudah meratifikasi konvensi ILO
tersebut antara lain Jepang, Korea Selatan, Nepal, dan Sri Lanka. Jika anda mengira
bahwa ratifikasi ini bakal memperburuk iklim usaha, maka anda salah! Daya saing
investasi Malaysia justru melejit dengan peringkat kemudahan bisnis di urutan ke-
12, meninggalkan Indonesia di 73.
Apa resep Malaysia? Kepastian. Mereka tidak memiliki UMK dan hanya ada dua UMP
(atau lebih tepatnya upah minimum zona/UMZ): satu untuk Semenanjung Malaysia
(yang merupakan pusat bisnis dan kawasan industri), dan satu lainnya untuk
wilayah Sabah, Sarawak, dan Labuan (kawasan penyangga),
Meski menghitung KHL rumah tanggadan bukannya pekerja lajangMalaysia memiliki
rumus paten yang disepakati buruh dan pengusaha, yakni pendapatan inti untuk
memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Istilah yang dipakai: pendapatan di
garis kemiskinan (poverty line income/PLI).
Lalu, mekanisme reward and punishment berlaku dengan menjadikan 'produktivitas
pekerja' sebagai varibel penambah upah minimum. Aspek daya beli juga
diperhatikan dengan memasukkan faktor inflasi di dalamnya agar daya beli pekerja
terjaga. Berikut ini rumusnya, sebagaimana dikutip dari ILO:
Uniknya, tingkat pengangguran juga diperhatikan dengan menjadi pengurang
besaran pengali upah minimum. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka pengali
upah minimum pun berkurang alias skala kenaikan upah minimum direm. Ingat,
pengangguran adalah salah satu indikator perekonomian. Makin tinggi
pengangguran makin buruk juga ekonomi.
Di Indonesia yang berlaku justru sebaliknya. Semakin bagus pertumbuhan ekonomi
(yang nyaris 60% disumbang oleh konsumsi, apalagi jika distimulir oleh belanja
Page 186 of 211.
