Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

Ini Situasi yang Membuat RI Tak Meratifikasi Konvensi ILO

Jika mengacu pada ketentuan upah minimum dunia, ILO sebagai lembaga di bawah
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyusun konvensi penetapan upah
minimum. Tidak tanggung-tanggung, ada tiga konvensi terkait upah minimum yang
diterbitkan pada tahun 1928, 1951, dan 1970.

Sejak zaman Presiden Soekarno hingga kini, Indonesia belum meratifikasi bahkan
satu saja dari tiga konvensi upah minimum itu. Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003 memang mengatur mengenai upah minimum, tapi belum
sesuai dengan standard ILO.

Sebagai contoh, UMP di Indonesia menghitung komponen hidup layak (KHL) lajang,
sedangkan KHL menurut standard ILO menghitung kebutuhan satu rumah tangga.
Indonesia belum berani masuk ke sana karena khawatir penghitungan KHL runah
tangga berujung pada upah minimum yang lebih tinggi ketimbang KHL untuk lajang.

Terkait dengan upah minimum tunggal, dalam konvensi ILO terbaru tahun 1970,
yakni konvensi Nomor 131, lembaga tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak
mewajibkan upah minimum tunggal an sich dan tidak menganggapnya sebagai
model baku. Artinya, wacana UMP tunggal ini tak bisa dibilang sejalan dengan
rekomendasi ILO.

Namun apakah sistem sekarang (UMP dan UMK) sudah sesuai dengan idealita ILO?
Tidak juga. Dalam rekomendasinya, ILO menegaskan bahwa UMP yang bervariasi
semestinya berlaku sesuai konteks sektoral: "either by fixing a single minimum wage
of general application or by fixing a series of minimum wages applying to particular
groups of workers."

Di Indonesia justru yang terjadi adalah upah minimum berlapis secara vertikal (UMP
dan UMK) dan secara bersamaan bervariasi secara horizontal (UMS). Dalam hal ini,
Indonesiameski tak meratifikasi konvensi 131justru terlihat berlebihan hingga
melampaui standard ILO.

Dengan kata lain, aturan upah minimum di Indonesia salah kaprah karena
memberlakukan upah minimum berlapis (UMP dan UMK), selain memberlakukan
upah minimum beragam (UMS). Kuncinya bukan berlapis secara vertikal (menurut
wilayah), melainkan beragam secara horizonal (sesuai kondisi tiap industri).

Selain itu, sistem upah minimum kita juga canggung karena berusaha melindungi
buruh (dengan upah minimum berlapis) tetapi juga memberi ruang bagi pengusaha
untuk tak memenuhinya (dengan mekanisme penangguhan dan juga tak
meratifikasi konvensi ILO).

Dalam hal komponen hidup layak, pilihan untuk menggunakan acuan standard hidup
lajang juga menjadi bumerang, karena jumlah komponen di dalamnya bisa
bertambah dan fluid. Akibatnya, kita mendapati 60 komponen KHL, dan buruh ingin

Page 185 of 211.