Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

Title BELUM RATIFIKASI ATURAN ILO SOAL UMP, RI KALAH DARI MALAYSIA!
Media Name cnbcindonesia.com
Pub. Date 15 November 2019
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114232140-4-115409/belum-ratif ikasi-
Page/URL
aturan-ilo-soal-ump-ri-kalah-dari-malaysia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta, - Wacana penyederhanaan mekanisme penetapan upah minimum menjadi
hanya satu, yakni upah minimum provinsi (UMP), menimbulkan pro-kontra.
Benarkah aturan upah minimum saat ini terlalu memanjakan buruh, lalu mengapa
kita kalah dari Malaysia yang sudah meratifikasi konvensi upah minimum dunia?
Adalah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang mengeluarkan wacana tersebut,
demi merespons keluhan pengusaha mengenai problem pengupahan yang menurut
mereka menjadikan iklim investasi di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan
dengan negara lain.

Kalangan pengusaha saat ini mengeluhkan keberadaan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral (UMS) yang terkadang lebih
tinggi dibandingkan dengan UMP yang ditetapkan oleh gubernur. Misalnya, UMK
2019 di Provinsi Banten yang lebih tinggi dari UMP-nya sebesar Rp 2,27 juta.

Persoalan upah minimum juga disorot Bank Dunia. Dalam laporan "Doing Business
2020" kebijakan upah minimum di Indonesia dinilai positif untuk menjamin
kompensasi adil untuk pekerja. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini dijalankan
dengan mengorbankan pengusaha.

Riset Bank Dunia menyebutkan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara
berkembang kesulitan membayar upah minimum karena rasionya terlalu tinggi jika
dibandingkan dengan median laba yang dibukukannya. Hal serupa tidak terjadi di
negara maju.

"Ini perintah pak presiden terkait omnibus law, salah satu kemungkinan akan ada
UMP saja, tapi belum, sama sekali. Saat ini masih dikaji," kata Direktur Pengupahan
Kementerian Tenaga Kerja Dinar Titus Jogaswitani kepada Kamis (14/11).

Meski penghapusan UMK dan UMS baru sebatas wacana, Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dengan tegas menolak rencana
penghapusan UMK, karena menurut akan merugikan buruh.

Benarkah sistem upah minimum sekarang memanjakan buruh dan merugikan
kepentingan pengusaha? Di mana posisi pemerintah dalam perlindungan hak buruh?
Tim Riset berusaha menganalisisnya berdasarkan standar Organisasi Buruh
International (ILO) dan praktik Malaysia yang dijadikan contoh (role model)
pengupahan oleh ILO.

Page 184 of 211.