Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2019

Menurut dia, di era ASEAN Free Trade Area (AFTA) saat ini, pemerintah mempunyai
perjanjian untuk perdagangan, investasi, dan jasa yang membebaskan negara lain

masuk ke Indonesia.

"Begitu pula sebaliknya kita keluar negeri juga demikian. Artinya itu sesuatu yang

memang tidak bisa dihindari karena itu perjanjian antarnegara. Nah, masalahnya

adalah kami akan melihat apakah posisi (Permenaker) itu seperti menghalangi orang
Indonesia bekerja? Kalau menghalangi orang Indonesia bekerja ya tentu kita akan

tegur, tetapi kalau Indonesia bisa masuk juga, artinya sama-sama bersaing. Kan ini

era kompetisi," tuturnya.

Mantan wakil gubernur Jawa Barat ini mencontohkan tenaga dokter asing bisa

masuk ke Indonesia untuk spesifikasi tertentu yang memang dibutuhkan.

"Misalnya rumah sakit kelas internasional, tapi kalau RSUD ngapain juga pakai
dokter asing? Tapi kalau memang dokter ini ahli jantung yang sangat dibutuhkan

oleh negara kita ya boleh-boleh saja, dan dokter kita juga harus bisa bersaing.

Tetapi kalau misalnya tukang batu, tukang pacul, tentu kita melarang. Atau
misalnya kayak driver aja kenapa harus orang asing," paparnya.

Dede menjelaskan dalam UU 2013, ada spesifikasi tertentu soal tenaga kerja asing.
Misalnya untuk kelas supervisor. "Di Bali juga kan hampir semua petugas di kafe

seperti chef, itu kan juga banyak orang asing. Tetapi kalau kita kompetisi, kemudian

gaji orang Indonesia lebih murah daripada menggunakan ekspatriat, tentu para

pelaku usaha juga akan menggunakan orang Indonesia. Artinya memang tidak bisa
dihindari kita harus siap berkompetisi, tetapi dari DPR kita akan memprotek

lapangan kerja yang memang itu harus diisi orang-orang kita," urainya.

Menurut politikus Partai Demokrat ini, pada prinsipnya Presiden Joko Widodo ingin
memasukkan investasi sebesar-besarnya ke Indonesia. Pada saat memasukkan

Page 50 of 58.