Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2019
P. 141
Usulan revisi UU Ketenagakerjaan mengemuka karena di samping sudah dilakukan
judicial review (uji materil) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 30 kali, UU
Ketenagakerjaan tersebut masih banyak bolong-bolongnya.
Tak hanya itu, kata Hanif, tantangan masa depan dalam proses bisnis banyak terjadi
perubahan sehingga mempengaruhi dari sisi ketenagakerjaan.
"Itu (alasan) diantaranya, memang kita membutuhkan perbaikan ekosistem
ketenagakerjaan. Kita masih cari masukan dari semua pihak seperti dunia usaha,
serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat," katanya.
Secara berkelakar, Hanif menyebut ekosistem ketenagakerjaan kita seperti kanebo
kering, terlalu kaku atau, terlalu rigid.
"Mau cari pekerja skill susah, proses hubungan industrial terkesan kurang mengarah
kepada apa yang disebut menang-menangan sehingga masing-masing bertolak dari
kekuatan atau power relations bukan human relations," katanya.
Hanif menambahkan, selain menyerap aspirasi dari dunia usaha dan pekerja,
langkah Kemnaker untuk merevisi UU Ketenagakerjaan itu dilakukan juga dengan
melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara lain agar ekosistem
ketenagakerjaan Indonesia bisa lebih kompetitif.
Contohnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih bagus produktivitasnya
dibandingkan tenaga kerja Vietnam. Tapi kalau bicara perang dagang antara Cina
melawan Amerika, salah satunya dampaknya, adanya relokasi sejumlah perusahaan
dari Cina ke sejumlah negara.
"Ternyata banyak yang dikirim ke Vietnam. Padahal dari sisi produktivitas tenaga
kerja, kita lebih bagus. Kenapa? Itu harus dilihat semua faktor pembentuk dari
ekosistem ketenagakerjaan agar lebih kompetitif," katanya.
Page 140 of 186.
