Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2019

Title MASALAH KETENAGAKERJAAN JADI PR PEMERINTAHAN JOKOWI-MA'RUF AMIN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 05 Juli 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4005590/masalah-ketenagakerjaan-j adi-pr-
Page/URL
pemerintahan-jokowi-maruf-amin
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan salah satu hal penting yang
menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf
Amin yaitu masalah ketenagakerjaan.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, masalah ketenagakerjaan ini
harus menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang. Lantaran, saat ini
penyerapan tenaga semakin menurun.

"Yang kita anggap prioritas adalah ketenagakerjaan, karena ini krusial. Dari data,
investasi yang masuk kebanyakan padat modal. Jadi kualitas penyerapan terhadap
jumlah tenaga kerja sangat kecil," ujar dia di Jakarta, Selasa (5/7/2019)

Dia menuturkan, pada 2013, total investasi yang masuk ke Indonesia Rp 398,3
triliun. Dari jumlah tersebut, per Rp 1 triliun mampu menyerap 4.594 pekerja.

Namun pada 2018, dari total investasi yang masuk sebesar Rp 721,3 triliun, tenaga
kerja yang diserap per Rp 1 triliun hanya 1.331 pekerja.

"Ini nge-drop-nya jauh sekali. Investasinya naik dua kali lipat. Tetapi penyerapannya
menjadi dari 4.594 pekerja menjadi 1.331 pekerja," ujar dia.

Oleh sebab itu, lanjut Hariyadi, masalah ketenagakerjaan ini harus segera
diselesaikan oleh pemerintah. Jika tidak, akan semakin banyak masyarakat yang
bekerja di sektor informal atau malah tidak memiliki pekerjaan.

"Jadi turunnya banyak, ini jadi PR kita. Karena orang melihat regulasinya jelek,
biaya tenaga kerja kita mahal dan tidak produktif, orang akhirnya larinya ke padat
modal. Padahal hampir 59 persen angkatan kerja kita lulusan SMP ke bawah. Jadi
masalah penciptaan lapangan kerja ini hal yang krusial," tandas dia
Kemenaker Kaji Usulan Revisi UU Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mengkaji sejumlah
usulan dan aspirasi dari kalangan pengusaha maupun pekerja terkait revisi UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Page 143 of 186.