Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2019

Hasil kajian itu akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menggulirkan proses
revisi UU Ketenagakerjaan tersebut.

"Pemerintah sebisa mungkin mempertemukan masing-masing dari kepentingan itu
agar bisa win-win solution. Soal proses berapa lama, kapan dan sebagainya, belum
bisa disampaikan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Jakarta, 5 Juli
2019.

Hanif mengatakan, saat ini banyak kepentingan berbeda dan bertentangan yang
membuat usulan revisi UU Nomor 13 Tahun 2013 itu belum menemukan titik akhir.

Hanif menilai dalam UU Ketenagakerjaan sekarang ini, ada pasal-pasal tertentu
sangat disukai pengusaha namun tidak disukai pekerja. Ada juga pasal-pasal
tertentu yang disukai pekerja tapi tidak disukai pengusaha.

"Nah, kita harus cari solusi agar seluruh konstruksi hukum dalam UU
Ketenagakerjaan yang menyenangkan semua pihak , meski tidak optimal sehingga
dalam implementasinya benar-benar berjalan," kata dia.

Usulan revisi UU Ketenagakerjaan mengemuka karena di samping sudah dilakukan
uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 30 kali, UU Ketenagakerjaan
tersebut masih memiliki banyak celah.

Tak hanya itu, kata Hanif, tantangan masa depan dalam proses bisnis banyak terjadi
perubahan sehingga mempengaruhi dari sisi ketenagakerjaan.

"Itu (alasan) diantaranya, memang kita membutuhkan perbaikan ekosistem
ketenagakerjaan. Kita masih cari masukan dari semua pihak seperti dunia usaha,
serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat, "ujar dia.

Hanif menambahkan, selain menyerap aspirasi dari dunia usaha dan pekerja,
langkah Kemnaker untuk merevisi UU Ketenagakerjaan itu dilakukan juga dengan
melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara lain agar ekosistem
ketenagakerjaan Indonesia bisa lebih kompetitif.

Contohnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih bagus produktivitasnya
dibandingkan tenaga kerja Vietnam. Tapi kalau bicara perang dagang antara Cina
melawan Amerika, salah satunya dampaknya, adanya relokasi sejumlah perusahaan
dari Cina ke sejumlah negara.

"Ternyata banyak yang dikirim ke Vietnam. Padahal dari sisi produktivitas tenaga
kerja, kita lebih bagus. Kenapa? Itu harus dilihat semua faktor pembentuk dari
ekosistem ketenagakerjaan agar lebih kompetitif, " tandas dia
KSPI Minta Penundaan Revisi UU Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Vice Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Obon
Tabroni meminta, usulan pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-

Page 144 of 186.