Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2019
P. 146
Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU
Ketenagakerjaan) ditunda.
"Persoalan ketenagakerjaan bukan persoalan sepele. Sebab akan berdampak pada
sekitar 80 juta buruh formal di Indonesia. Karena itu butuh kajian yang mendalam,"
ujar dia di Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan rapat koordinasi
dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti usulan pengusaha melakukan revisi UU
Ketenagakerjaan.
"Tidak akan maksimal dalam waktu 3 bulan undang-undang tersebut disahkan.
Butuh pengkajian yang lama kalau hasil ingin maksimal," lanjut Obon.
Dia khawatir, menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, pembahasan
revisi UU Ketenagakerjaan akan terjadi proses transaksional .
Sebagaimana diketahui, pasal-pasal yang ada dalam UU Ketenagakerjaan berkaitan
dengan upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial, dan lain
sebagainya. Semua hal tersebut terkait erat dengan kepentingan pengusaha dan
buruh.
Ironisnya, Obin melanjutkan, saat ini isu yang kencang terdengar revisi ditujukan
untuk mengurangi kualitas upah, mempermudah PHK, hingga penghapusan
pesangon.
"Karena itulah, sebagian besar serikat buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan jika
tujuannya untuk mengakomodir kepentingan pengusaha," tegas Obon.
"Namanya saja UU Ketenagakerjaan. Karena itu semangatnya adalah memberikan
proteksi terhadap kepentingan tenaga kerja," dia menandaskan.
Page 145 of 186.
