Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 29
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, UU PPMI
memiliki semangat untuk melindungi PMI dengan memastikan kesiapan kompetensi,
kesiapan mental dan bahasa, hingga kesiapan kesehatan fisik. Oleh karena itu,
kebijakan direct hiring tersebut tidak sesuai dengan upaya Pemerintah Indonesia
sebagai sending country.
"Karena faktanya banyak masalah PMI kita di Singapura adalah diantaranya
disharmony, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka yang
berangkat atau bekerja di Singapura yang unprocedural itu tidak ada pemeriksanaan
kesehatan, tidak ada kompetensi, bahkan dokumennya nggak ada," terang Aris.
Aris berharap, masukan Menaker kepada Dubes RI ini dapat menjadi bahan
pertemuan dengan atase ketenagakerjaan negara lain yang ada di Singapura pada
forum tingkat ASEAN.
"Tadi sudah diarahkan oleh Bu Menteri, ke depan akan dibicarakan dengan atase-
atase ketenagakerjaan negara-negara pengirim di Singapura, di forum ASEAN,
untuk didiskusikan dengan Singapura," paparnya.
Page 28 of 76.
