Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 50

Title          KEMNAKER SEBUT PESANGON DAN JAMINAN SOSIAL TIDAK AKAN HILANG DALAM
                              OMNIBUS LAW
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      10 Februari 2020
               Page/URL       https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-sebut-pesangon-dan-jaminan -sosial-tidak-
                              akan-hilang-dalam-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga
               Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Adriani, mengatakan, pesangon
               tidak akan dihapuskan dalam omnibus law cipta lapangan kerja.

               "Pesangon tidak dihapuskan, tapi bagaimana pesangon ini betul-betul bisa
               diimplementasikan," ujar Adriani, Senin (10/2).

               Selain itu, kata Adriani, baik pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
               dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tetap akan
               mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.

               "Yang kita pastikan adalah pekerja yang tidak tetap juga mendapatkan
               perlindungan, misalnya jaminan sosial itu harus kita pastikan," ungkap dia.

               Lebih lanjut, Kemnaker menyebutkan, upah minimum juga tidak akan dihilangkan.
               Adriani menyebutkan, upah per jam yang diwacanakan pemerintah adalah upah
               untuk pekerja di sektor-sektor tertentu.

               Adriani juga mengatakan, omnibus law cipta lapangan kerja tidak akan
               menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

               Menurutnya, jika pengusaha melanggar hak-hak pekerja, tetap akan diproses mulai
               dari dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

               "Ini tetap kami mengusulkan ya kalau sanksi pidana tetap kita beri sanksi
               pidananya. Tapi ada sanksi-sanksi yang harus kita awali dengan administrasi dulu.
               Ada hanya sanksi-sanksi administrasi. jadi masing pelanggaran beda-beda.
               Tentunya kita lihat kalau memang harusnya pidana, ya pidana," jelas dia.

               Di samping itu, Adriani menyebutkan omnibus law tidak membuat tenaga kerja
               asing (TKA) masuk dengan mudah. Ia menyebutkan, TKA baru bisa masuk jika skill
               atau kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak
               untuk waktu yang lama.




                                                       Page 49 of 76.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55