Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 54
"Ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam mencegah penyebaran virus corona kepada
WNI kita," ujar Menaker.
Dubes I Gede Ngurah Swajaya menambahkan, KBRI di Singapura terus melakukan
update informasi, khususnya mengenai kondisi penyebaran virus corona kepada
WNI melalui rilis,media sosial, jejaring informasi, dan sebagainya. Ia mengimbau
WNI yang ada di Singapura, termasuk PMI, untuk selalu hati-hati dan waspada.
"Jadi kami mengimbau untuk tetap tenang, situasinya sedang ditangani dan
tertangani. Tetapi ketenangan itu juga harus diwaspadai," imbau Dubes Swajaya.
Ia menambahkan, WNI yang tidak ada kebutuhan mendesak untuk menghindari
tempat-tempat keramaian. Selain itu, seluruh WNI haruslah mengenakan masker,
serta menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan sanitasi.
"Kita setiap hari memberikan imbaun dan memberikan kontak-kontak yang bisa
dihibubungi secara langsung. Baik di Kementerian Kesehatan Singapura maupun
lembaga-lembaga yang di Singapura, termasuk juga di KBRI Singapura," ujar Dubes
Swajaya.
Direct Hiring
Selain membahas perkembangan penyebaran virus di Singapura, pertemuan antara
Menaker Idan Fauziyah dengan Dubes Swajaya juga membahas mengenai direct
hiring (penempatan secara langsung) PMI ke Singapura.
Menaker menjelaskan, perekrutan pekerja migran secara direct hiring tidak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (UU PPMI).
Selain itu, kebijakan direct hiring yang diterapkan Pemerintah Singapura tersebut
juga dinilai lemah dari sisi pelindungan, baik bagi pekerja migran maupun pember
kerja (majikan).
Menaker pun mendorong Dubes RI di Singapura untuk mengajak atase
ketenagakerjaan dari negara lain yang menempatkan pekerja migran di Singapura,
untuk bersama-sama mendiskusikan kebijakan direct hiring tersebut.
"Tujuannya adalah sama-sama melindungi. Melindugi PMI kita dari praktik-praktik
yang tidak diinginkan. Dan pastinya juga melindungi calon-calon majikan
Singapura," terang Menaker.
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, UU PPMI
memiliki semangat untuk melindungi PMI dengan memastikan kesiapan kompetensi,
kesiapan mental dan bahasa, hingga kesiapan kesehatan fisik. Oleh karena itu,
kebijakan direct hiring tersebut tidak sesuai dengan upaya Pemerintah Indonesia
sebagai sending country.
Page 53 of 76.
