Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 56
Title ATURAN PEKERJA INDUSTRI MARITIM BAKAL DIRILIS
Media Name bisnis.com
Pub. Date 10 Februari 2020
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200210/12/1199382/aturan-pekerja-ind ustri-
Page/URL
maritim-bakal-dirilis
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim akan menyelesaikan harmonisasi aturan
teknis perlindungan pekerja maritim.
Aturan tersebut akan mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi pekerja sektor
maritim seperti usia minimal, sertifikasi, kontrak kerja hingga perlindungan sosial.
Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan pemerintah berkomitmen
untuk meningkatkan pelindungan terhadap pekerja maritim yang meliputi pelaut
kapal niaga, kapal perikanan, dan Pekerja sektor maritim lainnya.
"Aturan teknis itu merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi seluruh
para pekerja maritim Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin
(10/2/2020).
Aturan teknis tersebut merupakan implementasi Undang-Undang No. 15/2016
tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim. Seperti diketahui, sejak 6 Oktober 2016,
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006
dengan disahkannya Undang-Undang No.15/ 2016.
Bentuk perlindungan bagi pekerja maritim itu antara lain mengatur tentang standar
minimum bagi pelaut untuk bekerja di atas kapal seperti usia minimal, sertifikasi
keahlian, upah, jam kerja, kontrak kerja, dan sebagainya. Pelindungan tersebut juga
mengatur fasilitas kapal, pelindungan kesehatan, kesejahteraan, serta pelindungan
sosial bagi pelaut.
Ida mengatakan beberapa kementerian terkait juga harus melakukan harmonisasi
peraturan terkait tenaga kerja yang bekerja pada sektor kelautan. Hal itu bertujuan
agar UU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim tersebut lebih implementatif. Selain itu,
perlunya komunikasi intensif unsur tripartit sektor kelautan bertujuan untuk
mengkomunikasikan hal-hal yang diamanatkan oleh MLC.
Page 55 of 76.
