Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 59
Semua PPTKIS/P3MI yang menempatkan ke 3 negara tersebut, imbuhnya, sangat
paham akan permasalahan yang ada. Bahkan, terang-terangan mengeluhkan
permasalahan di Singapura, sebagai contoh.
"Pemerintah hanya berani menekan dan menindak P3MI, sedangkan permasalahan
di hilir terus terulang," ujarnya.
Toni yang juga advokat ini meyakini bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai
kajian dan analisa atas permasalahan mendasar para PMI di 3 negara tersebut dan
pastinya mengetahui solusinya. Kalau Pemerintah benar-benar pro PMI, seharusnya
tidak malu-malu untuk mancontoh dan mengadopsi model penempatan PMI sektor
PLRT ke Malaysia di mana paska Moratorium telah memberlakukan penempatan PMI
yang nol rupiah atau Zero Cost (tidak ada biaya yang dibebankan kepada PMI).
"Pekerja kita dikenal sopan, loyal, pekerja keras dan tidak banyak menuntut. Semua
kelebihan PMI itu harus menjadi modal utama pemerintah untuk melakukan
bargaining position dengan Pemerintah di wilayah Asia Pasifik untuk memberlakukan
kebijakan Zero Cost dalam biaya penempatan," ungkapnya.
Dia menambahkan, pasar kerja internasional di tengah kelesuan ekonomi dunia ini
masih merupakan potensi besar yang bagus bagi pemasukan remitansi Indonesia.
Peluang kerja ini merupakan solusi terbaik bagi penciptaan lapangan kerja dan
menggeliatkan ekonomi di pedesaan melalui kiriman remitansi PMI.
Karena itu, pemerintah harus berani memoratorium penempatan PMI ke Singapura,
Taiwan dan Homgkong. Kalau Malaysia saja pemerintah bisa melakukan Zero Cost
untuk Malaysia, seharusnya penempatan Zero Cost juga diberlakukan untuk ketiga
negara tersebut.
"Kami menilai, ini momen emas Menaker Ida Fauziah untuk melakukan terobosan
kebijakan dalam penempatan PMI sektor PLRT ke Asia Pasifik. Ini juga momentum
untuk membuat dan mengevaluasi Perjanjian Tertulis Pemerintah RI dengan
beberapa pemerintah negara tujuan penempatan PMI," tuturnya.
Sekaligus, menuntaskan aturan-aturan turunan dari UU Nomor 18/2017. "Sebagai
ibu sekaligus Menaker, kami yakin bu Menteri akan lebih peka dan peduli terhadap
hak-hak pekerja perempuan baik di dalam maupun di luar negeri. Kami tunggu
terobosan kebijakan Bu Menteri," ujar Toni.
Editor : Markon Piliang
Page 58 of 76.
