Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 62

Title          EKONOM: OMNIBUS LAW TAK JAMIN INVESTOR MINAT TANAMKAN MODAL DI RI
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      10 Februari 2020
                              https://money.kompas.com/read/2020/02/10/204000926/ekonom--omnibus-law -tak-
               Page/URL
                              jamin-investor-minat-tanamkan-modal-di-ri
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               JAKARTA,  - Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan,  omnibus law
               tidak menjamin minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
               meski ditargetkan selesai pada 2020.

                "Apakah ini akan inform banyak investor asing banyak  investasi  di Indonesia?
               Saya bisa jawab, 70 persen  maybe not  , 30 persen ada kesempatan," kata Bhima
               di Jakarta, Senin (10/2/2020).

                Bhima kemudian mengacu pada laporan Bank Dunia. Dalam laporan tersebut, Bank
               Dunia tidak menyoal produktifitas tenaga kerja, melainkan menyoroti upaya
               deregulasi pemerintah pada periode I Presiden Joko Widodo dianggap belum
               berhasil.


                Faktanya sepanjang tahun 2014-2019, ada sekitar 4.300 peraturan menteri baru
               yang masih tumpang tindih. Banyaknya aturan baru ini pula yang disinyalir
               menyebabkan perusahaan dari China beralih ke Vietnam pada perang dagang AS-
               China.

                "Jadi percuma kalau ada omnibus law. Ini tidak akan berjalan maksimal ketika nanti
               pasca omnibus law muncul aturan-aturan turunan yang justru bisa menambah
               banyak dengan regulasi tenaga kerja," ucap Bhima.

                Namun, Bhima mendukung jika omnibus law memuat perlindungan yang adil,
               aturan yang lebih simpel, dan pengawasan yang lebih baik.

                "Tapi kalau di situ omnibus law justru menimbulkan uncertainty, maka ini yang
               memang harus disorot dan diawasi bersama," pungkasnya.


                Sebelumnya diberitakan, pemerintah menggodok 2 UU besar dengan skema
               omnibus law. UU tersebut menyangkut perpajakan dan lapangan kerja. Adapun RUU
               Cipta Kerja rencananya ditargetkan selesai tahun ini dan masuk ke ranah DPR RI.

                "RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat di-submit ke parlemen," ujar
               Airlangga di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis
               (6/2/2020).


                Harapannya, RUU tersebut mampu memotong aturan-aturan yang tidak perlu dan
               tumpang tindih sehingga memunculkan kepastian berusaha..





                                                       Page 61 of 76.
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67