Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 63
Title BENARKAH OMNIBUS LAW AKAN HAPUS PESANGON PEKERJA? INI KATA KEMNAKER
Media Name kompas.com
Pub. Date 10 Februari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/02/10/210200226/benarkah-omnibus-la w-akan-
Page/URL
hapus-pesangon-pekerja-ini-kata-kemnaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Adriani, mengatakan, pesangon
tidak akan dihapuskan dalam omnibus law cipta lapangan kerja .
"Pesangon tidak dihapuskan, tapi bagaimana pesangon ini betul-betul bisa
diimplementasikan," ujar Adriani, Senin (10/2/2020).
Selain itu, kata Adriani, baik pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tetap
akan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
"Yang kita pastikan adalah pekerja yang tidak tetap juga mendapatkan
perlindungan, misalnya jaminan sosial itu harus kita pastikan," ungkap dia.
Lebih lanjut, Kemnaker menyebutkan, upah minimum juga tidak akan dihilangkan.
Adriani menyebutkan, upah per jam yang diwacanakan pemerintah adalah upah
untuk pekerja di sektor-sektor tertentu.
Adriani juga mengatakan, omnibus law cipta lapangan kerja tidak akan
menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Menurutnya, jika pengusaha
melanggar hak-hak pekerja, tetap akan diproses mulai dari dari sanksi administrasi
hingga sanksi pidana.
"Ini tetap kami mengusulkan ya kalau sanksi pidana tetap kita beri sanksi
pidananya. Tapi ada sanksi-sanksi yang harus kita awali dengan administrasi dulu.
Ada hanya sanksi-sanksi administrasi. jadi masing pelanggaran beda-beda.
Tentunya kita lihat kalau memang harusnya pidana, ya pidana," jelas dia.
Di samping itu, Adriani menyebutkan omnibus law tidak membuat tenaga kerja
asing (TKA) masuk dengan mudah. Ia menyebutkan, TKA baru bisa masuk jika skill
atau kemampuan yang dibutuhkan tidak dimiliki pekerja dalam negeri. Itu pun tidak
untuk waktu yang lama.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak adanya
omnibus law cipta lapangan kerja. Penolakan itu karena khawatir akan hilangnya
enam hal dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja . Pertama, menghilangkan
upah minimum.
Page 62 of 76.
