Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 58
Title ANTISIPASI WABAH CORONA, MENAKER AGAR MORATORIUM PENEMPATAN PMI KE TIGA
NEGARA
Media Name suarakarya.id
Pub. Date 10 Februari 2020
Page/URL https://www.suarakarya.id/detail/106847/Antisipasi-Wabah-Corona-Menake r-Agar-
Moratorium-Penempatan-PMI-Ke-Tiga-Negara
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Terkait dengan kian me rebaknya virus Corona, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah diminta untuk melakukan moratorium penempatan terhadap para
pekerja migran Indonesia (PMI), ke tiga negara yakni Hongkong, Taiwan, serta
Singapura. Permintaan tersebut disampaikan tokoh muda Indramayu yang dikenal
vokal terhadap isu PMI, Toni SH MH, di Jakarta, Senin (10/2/2020).
Dia beralasan bahwa penyakit Corona yang sedang mewabah saat ini harus disikapi
serius oleh Pemerintah sebelum jatuh korban dari WNI. Sense of protection
Pemerintah harus dikedepankan dengan memutuskan untuk menghentikan
sementara dan tidak sekedar menyumbangkan masker.
Kekhawatiran Pemerintah pada virus Corona yang mengancam nyawa PMI mestinya
melebihi ketakutan Pemerintah kepada 600 WNI yang terindikasi menjadi anggota
ISIS yang akan dipulangkan ke Indonesia. "Kami mendesak agar Menaker segera
memoratorium sementara penempatan PMI PLRT ke Hongkong, Singapura dan
Taiwan," ujar Toni dalam siaran persnya.
Menurut dia, beredarnya virus Corona di China merupakan momentum bagi
Pemerintah untuk menunjukkan kepekaannya dalam melindungi segenap warga
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekaligus melakukan kajian
ulang tentang tata kelola penempatan PMI ke tiga negara tersebut.
Dalam kajian-kajian PMI di Indramayu diketahui bahwa tidak sedikit PMI yang
mengalami permasalahan di tempat bekerja. Seperti PHK sepihak, gaji tidak dibayar
penuh, cost structure (biaya penempatan yang tinggi), over charging (besarnya
beban biaya pengurusan untuk bekerja yang ditetapkan agensi) dari agensi, serta
pemindahan kerja PMI dari Hongkong ke Macau dan China.
"Kami menilai, selama lebih dari dua dasawarsa ini, Pemerintah masih abai atas
permasalahan PMI di ketiga negara itu. Padahal, Indramayu merupakan kabupaten
penyumbang terbesar dalam penempatan PMI sektor domestik selama ini. Kami
melihat pemerintah melakukan pembiaran terlalu lama dari ajang over charging
agensi yang jelas merugikan PMI termasuk kantor perwakilan ktia di 3 negara itu
tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja agensi yang selama ini merugikan PMI,"
tuturnya.
Page 57 of 76.

