Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 57
"Hal lain tak kalah penting, yakni perlunya disusun pedoman pembuatan perjanjian
kerja laut yang ditandatangani secara koordinatif antar kementerian terkait, yakni
Kemnaker, Kemenhub, dan Kemlu," katanya.
Ida mengungkapkan saat ini Kemnaker juga mempersiapkan hal-hal yang perlu
diatur secara nasional di bidang hubungan industrial. Hal-hal itu misalnya
pengupahan, waktu kerja dan istirahat, hak cuti, kompensasi bagi awak kapal yang
terkena risiko tenggelam atau hilangnya kapal, pengembangan karir, pelindungan
kesehatan, penyelesaian perselisihan dan sebagainya.
Ida melanjutkan Kemnaker juga proaktif menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP)
yang merupakan amanah dari UU No. 18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI). "Saat ini RPP tersebut masih dalam proses harmonisasi di
Kemenkumham," katanya.
Tonny Pangaribuan, Ketum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kesatuan Kemaritiman
Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKPI) berharap, pemerintah memberikan
perhatian khusus kepada pekerja pelaut termasuk diantaranya penerapan standar
gaji, sertifikasi kerja, dan pelindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Page 56 of 76.
