Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 12
"Kalau RUU itu dikabulkan nasib kami bagaimana. Sekarang saja dengan adanya pandemi PHK
(pemutusan hubungan kerja) oleh perush-aan sudah semaunya. Bahkan ada yang tidak dibayar.
Ini UU saja belum disahkan tapi PHK sudah terjadi," katanya.
TAK MENGUNTUNGKAN
Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Isbandi, mengaku aksi demo ini meminta ketegasan dari
DPRD Banten. Salah satunya dengan membuat rekomendasi atas nama lembaga untuk menolak
RUU tersebut. Pihaknya mengaku telah mengkaji setiap pasal yang tercantum dalam RUU
Omnibus Law Cipta Kerja.
"Hasilnya ngga ada yang menguntungkan buruh," tandasnya, (haryono/bi)
caption:
Buruh yang tergabung dalam ASPSB Banten saat menggetar aksi unjuk rasa di depan Gedung
DPRD Banten, Selasa (21/7/2020), menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law
klaster ketenagakerjaan, (haryono/bi)
11
