Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 17
"Bila masih ditemukan peserta yang tidak memenuhi Pasal 3 ayat (2), (3), (4) dan (5), maka itu
bentuk kelalaian Komite Cipta Kerja. Dia tidak mampu menseleksi calon peserta sesuai
ketentuan," terangnya.
Ia mengingatkan, semestinya ada evaluasi kinerja Komite Cipta Kerja dari pemerintah. Agar ke
depan bisa bekerja dengan lebih profesional. Apalagi secara nyata KCK tidak mampu melakukan
seleksi dengan baik.
"Bukankah Komite Kerja sudah diberikan mandat memproses secara selektif dengan melakukan
kerja sama dengan beberapa lembaga? Ini jadi pertanyaan besar," katanya.
Pasalnya, dengan berorientasi hukuman bagi peserta mengembalikan bantuan biaya pelatihan
dan insentif, menurut Timboel, maka pasal tersebut membuat Komite Cipta Kerja akan
"seenaknya" bekerja tanpa beban. Sehingga, pelaksanaan program kartu Prakerja berpotensi
tidak maksimal.
"Jadi tidak benar, apabila kemudian menyalahkan para peserta. Padahal hal itu karena kelalaian
pelaksana seleksi," bebernya.
Terkait dengan Pasal 31B yang memberikan imunitas kepada Komite Cipta Kerja atas tindakan
yang dilakukannya dengan itikad baik, masih ujar Timboel, pasal tersebut kurang tepat.
Pasalnya, didasarkan pada kalimat itikad baik, akan subyektif. Oleh sebab itu, KCK seharusnya
tidak memiliki imunitas seperti yang dinyatakan di Pasal 31B.
"Pasal ini juga membuat KCK akan "seenaknya" bekerja tanpa beban. Sementara program ini
anggarannya Rp20 Triliun. Pasal ini berpotensi membuka ruang terjadinya penyelewengan oleh
KCK," ungkapnya.
Ia menyebutkan, potensi penyelewengan tersebut pada pembiayaan pelatihan dan kehadiran
perusahaan platform digital dengan konten materi pelatihannya. Agar tepat sasaran,
menurutnya KPK dan masyarakat harus melakukan pengawasan pada program kartu Prakerja.
"Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran dan hanya dikorupsi untuk kepentingan
segelintir orang," katanya, (nas)
caption-
PERBAIKAN - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin
rapat terbatas mengenai percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta,
Selasa (21/7).
16
