Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020

KESEHATAN DAN EKONOMI JALAN SEIRING

Aspek kesehatan dan ekonomi mendapat penekanan yang sama dalam penanganan Covid 19.
Koordinasi menjadi salah satu persoalan dalam mengatasi pandemi.

JAKARTA, KOMPAS --- Pemerintah menegaskan, pembentukan Komite Penanganan Co-vid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Joko Widodo tidak dimaksudkan untuk
mendahulukan kepentingan ekonomi. Komite dibentuk untuk menyinergi-kan kebijakan
pemulihan ekonomi dan penanganan Co-vid-19.

"Kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih
mudah penanganannya. Jadi, dua-duanya mendapatkan penekanan yang sama," kata
Sekretaris Kabinet Pra-mono Anung Wibowo dalam jumpa wartawan yang disiarkan secara
virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Keputusan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata
Pramono, diambil karena Presiden Joko Widodo melihat persoalan kesehatan dan ekonomi tidak
bisa dipisahkan dalam penanganan Covid-19. Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran
bagi Pemerintah Indonesia. Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan
kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai resesi.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan penyelesaian persoalan kesehatan
sekaligus perekonomian.
Komite Penanganan Co-vid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020, terdiri dari Komite Kebijakan,
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi
Ekonomi Nasional. Pembentukannya sekaligus merampingkan struktur dengan mengembalikan
tugas tim keija, badan, dan komite ke kemen-terian yang menaunginya.

Riset dan vaksin

Dalam rapat tatap muka perdana di Jakarta, Selasa (21/7), komite terpadu ini membahas
anggaran pemerintah bagi berbagai program untuk tahun jamak (multiyears). Program yang
dibahas antara lain, terkait pengembangan riset dan perizinan vaksin Covid-19. Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har-tarto menyatakan, komite terpadu bertugas
merumuskan kebijakan pemantauan penanganan Covid-19 dan perekonomian nasional,
termasuk pengembangan vaksin. Tidak hanya tahun ini, kebijakan dirumuskan untuk beberapa
tahun mendatang.

Menurut Airlangga, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membutuhkan jangka waktu
menengah. Tim akan memastikan strategi peningkatan jumlah tes dan isolasi pasien tetap
betjalan. Pada saat yang sama, pembukaan kegiatan ekonomi tetap dibarengi penerapan
protokol kesehatan yang ketat, sembari mengembangkan vaksin. Menteri Keuangan Sri Mul-
yani Indrawati menambahkan, kebijakan ekonomi dan kesehatan harus seiring. Pembukaan
ekonomi secara bertahap di daerah zona hijau Covid-19 akan dilakukan lebih hati-hati dengan
mempertimbangkan aspek kesehatan. Jangan sampai daerah zona hijau berubah jadi zona
merah karena aktivitas ekonomi dibuka lagi. "Kesehatan dan ekonomi di satu kendali supaya
gas dan remnya berjalan," ujarnya.

Tugas berat

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal berpendapat,
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus bisa menjawab tantangan
pasca pemberlakuan tatanan normal baru. Pembukaan kegiatan ekonomi saat ini justru diikuti
oleh peningkatan jumlah kasus Covid-19.

19