Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020

"Pelonggaran aktivitas masyarakat saat ini dinilai mengurangi tekanan terhadap ekonomi, tetapi
jumlah kasus terus naik signifikan. Bagaimana komite terpadu menjawab tantangan ini?" tanya
Faisal.

Selama ini pemerintah dinilai telah merumuskan kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi cukup baik. Namun, masalah muncul pada tataran pelaksanaan yang te-cermin dalam
rendahnya realisasi penyerapan anggaran stimulus. Realisasi stimulus pemulihan ekonomi masih
kurang dari 40 persen.
Menurut Faisal, efektivitas pembentukan komite terpadu ditentukan oleh sosok pemimpinnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana
Komite, diharapkan mampu mendobrak sekat-sekat birokrasi dan ego sektoral yang selama ini
mengganggu jalannya pemulihan ekonomi. Apalagi pemulihan ekonomi membutuhkan
pendekatan yang tidak birokratis.

Selama ini miskoordinasi antar kementerian dan lembaga dianggap jadi salah satu problem
kurang efektifnya dampak program. Oleh karena itu, pembentukan komite diharapkan
mengatasi problem koordinasi.

Direktur Riset Center of Reform and Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, formasi
dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional relatif sama dengan
kabinet saat ini. Oleh karena itu, jangan sampai kineija dan fungsi komite terpadu justru sama
dengan kabinet yang ada saat ini. "Pembentukan komite terpadu berisiko tidak efektif. Kalau itu
terjadi, akan menurunkan kredibilitas pemerintah," kata Piter.

Kapasitas pemeriksaan

Dalam pelaksanaannya, Erick dibantu oleh Wakil Menteri BUMN Budi G Sadikin yang ditujuk
sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Doni Munardo sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Menurut Budi Sadikin, salah satu tugas utama komite adalah menjaga tingkat pertumbuhan
ekonomi Indonesia, yang terancam terkontraksi lebih tajam hingga minus di triwulan 11-2020.
Pada triwulan 1-2020, ekonomi hanya tumbuh 2,97 persen. "Kami akan mengidentifikasi sektor
mana saja yang pertumbuhannya paling terkena dampak dan program apa yang harus
diprioritaskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Dari segi penanganan aspek kesehatan, Doni Monardo menyatakan, salah satu program yang
akan didorong adalah meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen hingga sebanyak 50.000
per hari. Sejauh ini kapasitas pemeriksaan masih berkisar 20.000 per hari sehingga belum ada
gambaran nyata tentang kondisi penularan virus di masyarakat.
Komite akan mengkaji metode baru untuk menyosialisasikan bahaya Covid-19 dan protokol
kesehatan ke masyarakat agar tingkat kedisiplinan meningkat di tengah penerapan normal baru.
"Gugus Tugas Co-vid-19 tetap jadi bagian yang tidak terpisahkan. Kita tidak boleh terpapar
Covid-19, tetapi kita juga jangan sampai terkapar karena PHK (pemutusan hubungan kerja),"
kata Doni.

(KRN/AGE/NTA)

20