Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020

Ringkasan

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2020. Perpres ini
merupakan perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi
Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Perpres baru ini terbit sebagai upaya memperbaiki
pelaksanaan program kartu Prakerja. Pasalnya, proses gelombang pertama hingga ketiga
program ini menuai polemik di masyarakat Bahkan, menjadi sorotan KPK dengan mengeluarkan
tujuh rekomendasai perbaikan terhadap pelaksanaan kartu Prakerja.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, tidak banyak
perbaikan signifikan dari Perpres Nomor 76/2020. Perpres hanya melegitimasi peran perusahaan
platform digital dalam menyediakan pelatihan bagi peserta program kartu Prakerja.

KARTU PRAKERJA MANDEK, TERBIT PERPRES BARU
JAKARTA-Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2020.
Perpres ini merupakan perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Perpres baru ini terbit sebagai upaya
memperbaiki pelaksanaan program kartu Prakerja. Pasalnya, proses gelombang pertama hingga
ketiga program ini menuai polemik di masyarakat Bahkan, menjadi sorotan KPK dengan
mengeluarkan tujuh rekomendasai perbaikan terhadap pelaksanaan kartu Prakerja.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, tidak banyak
perbaikan signifikan dari Perpres Nomor 76/2020. Perpres hanya melegitimasi peran perusahaan
platform digital dalam menyediakan pelatihan bagi peserta program kartu Prakerja.

"Selama ini, itu yang kerap jadi sorotan KPK dan dikritik oleh publik," ujar Timboel Siregar
kepada INDOPOS, Selasa (21/7).
Kendati, terbitnya Perpres ini ada kemudahan bagi para peserta pelatihan program kartu
Prakerja. Dalam proses pendaftaran calon peserta, Pepres 76 ini membuka proses pendaftaran
offline bagi daerah yang memiliki masalah dengan jaringan telekomunikasi dengan lebih
melibatkan pemerintah daerah. Demikian juga dengan pendaftaran online, proses pendaftaran
juga diamanatkan melibatkan lembaga lain seperti BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
pada proses seleksi calon penerima sehingga kartu prakerja ini lebih tepat sasaran.

"Tidak banyak perbaikan dari terbitnya Pepres justru yang muncul adalah kehadiran Pasal 31C
ayat (3) dan Pasal 31B," bebernya.

Ia menjelaskan, dalam pasal 31C ayat (3) mewajibkan penerima kartu prakerja yang tidak
memenuhi Pasal 3 ayat 2, 3, 4 dan 5 bahwa peserta adalah pencari kerja, pekerja yang ter-
PHK, pekerja yang dirumahkan, bukan penerima upah seperti pekerja mikro dan sebagainya.
Dan mereka harus mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan insentif.

"Menurut saya Pasal 31C ayat (3) adalah tidak tepat," tegasnya.

Menurut Timboel, seharusnya dengan proses ketat yang sudah ditentukan dalam Perpres 76,
proses rekrutmen peserta kartu prakerja dengan mengacu pada Pasal 11 ayat (la) tentang
proses penerimaan calon peserta kartu prakerja berdasarkan data kepen-dudukan atau data
lainnya yang dikelola instansi pemerintah, dan Pasal 11 ayat (lb) yaitu Komite Cipta Kerja (KCK)
bekerja sama dengan Lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, seharusnya
Komite Keija sudah benar-benar melakukan proses seleksi yang ketat dan benar. Sehingga
peserta yang direkrut benar-benar sesuai Pasal 3 ayat (2), (3), (4) dan pasal (5).

15