Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020

Sehingga dalam hal ini, Airlangga berharap DigiKu dapat memberikan akses seluas-luasnya
sehingga UMKM dapat kembali beroperasi dan menemukan permintaannya.

"Semoga DigiKu dapat digunakan Himbara untuk menjangkau masyarakat luas serta usaha dan
industri kecil menengah sehingga penyaluran KUR yang ditargetkan sebesar Rp190 triliun dapat
dilaksanakan secara offline maupun online," harap Airlangga.

Dsisi lain, guna mendorong pelaku UMKM maka dikeluarkan program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN), memulihkan UMKM menjadi fokus utama pemerintah.

Bahkan dari total biaya penanganan Covid-19 dan program PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun,
yang digunakan untuk mendukung sektor UMKM sebanyak Rp 123,46 triliun. Rinciannya adalah
subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restru Rp 78,78 triliun, belanja imbal
jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM
ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Rp 1 triliun.

"Saat ini program Pemulihan Ekonomi Nasional difokuskan kepada UMKM. Ada dana sebesar Rp
123,46 triliun yang didistribusikan ke berbagai lembaga. Ada yang ke perbankan, pegadaian, ke
asuransi penjaminan, dan juga kepada lembaga-lembaga lainnya," kata Sekretaris Kementerian
Koperasi dan UKM Rully Indrawan.

Seperti hanya penyerapan anggaran untuk sektor-sektor lainnya dalam program PEN, Rully
mengakui penyerapan anggaran untuk sektor UMKM juga masih menghadapi sejumlah
tantangan karena harus diperkuat dengan berbagai regulasi yang mendukung. Per 29 Juni 2020,
realisasi penyerapan anggaran untuk sektor UMKM ini mencapai 22,74%, di mana maoritasnya
adalah penempatan dana ke Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun.
"Memang ada permasalahan yang membuat Presiden marah karena dianggap lambat
birokrasinya. Ada persoalan-persoalan yang harus kita tuntaskan, terutama backup yuridis
formal. Teman-teman di Kementerian atau Lembaga terkait barangkali belajar dari pengalaman
krisis sebelumnya yang meninggalkan banyak persoalan di belakang. Ini barangkali perlu kehati-
hatian namun harus disadari saat ini kita sedang krisis dan membutuhkan kesegeraan.
Kementerian kami siap mendukung utk itu. Proses yang dilalui setelah keluarnya Peraturan
Pemerintah, membutuhkan Peratura turunan-turunanya yang banyak, itu yang harus
diselesaikan," papar Rully.

202