Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 76
bersama untuk mempekerjakan pekerja disabilitas yang kita harus mempekerjakan sebanyak 2
persen penyandang disabilitas," kata Nora di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Sebab menurut Nora, UU No 8 Tahun 2016 pasal 53 ayat (1) mengamanatkan bahwa
Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang
disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja.
"Karena amanat Undang-undang wajib dilakukan, maka ini menjadi komitmen bersama dalam
rangka mempekerjakan penyandang disabilitas," ucap Nora Penandatangan nota kesepahaman
ini rencananya disaksikan oleh Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono dan Angkie Yudistia,
Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi
Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Para Pejabat Tinggi Madya, dan Pejabat
Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Selain itu terdapat Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik
Negara, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia, Para Direktur Utama dan
Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, dan Ketua Forum Human Capital Indonesia.
75
