Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020

Dua orang perwakilan calon PMI juga dihadirkan ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan
dengan didampingi Migrant Care sebagai perwakilan masyarakat sipil.

"BP2MI bekerja sama dengan Bareskrim Polri dalam pengusutan temuan tersebut sebagai upaya
untuk memberantas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ini merupakan wujud
penegakan hukum serta perang terhadap sindikasi penempatan PMI Nonprosedural," jelas
Benny saat Konferensi Pers di Bareskrim Polri, Selasa pagi 21/7/2020 dengan didampingi Kabag
Penum Divisi Humas Polri DR. Ahmad Ramadhan.
BP2MI juga telah melakukan pengecekan status PT Duta Buana Bahari, dimana PT tersebut
tidak terdaftar dan tidak memiliki izin SIP3MI dari Kementerian Ketenagakerjaan dari total 318
P3MI. PT tersebut terdaftar sebagai LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang izinnya dikeluarkan
BKPM. Demikian juga PT Nadies Citra Mandiri, malah hanya agen travel perjalanan.
Selanjutnya, setelah dimintai keterangan ke 19 calon PMI tersebut akan dipulangkan ke daerah
asal masing-masing yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani telah menggerebek tempat penampungan calon PMI non prosedural di sebuah
Apartemen di Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam (17/7/2020). Dalam penggerebekan
terdapat 19 calon PMI non prosedural yang dievakuasi untuk diamankan.

Belasan PMI non prosedural ini rencananya akan diberangkatkan ke Thailand oleh dua
perusahaan yang berbeda. Namun, kedua perusahaan ini tidak terdaftar secara resmi sebagai
perusahaan penempatan calon PMI.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Ferdy Sambo mengatakan BP2MI telah
menyerahkan berkas penanganan kasus dugaan PMI non prosedural dan secara resmi Bareskrim
menerima berkas tersebut.
Ada dua hal yang disampaikan, pertama, berkas telah diterima selanjutnya akan dipelajari dan
apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana akan ditindaklanjuti sampai ke jaringan
jaringannya. Kedua, Polri mempunyai kaki tangan sampai ke bawah, khususnya untuk TPPO,
baik di Polda sampai Polres.

"Untuk kerja sama dengan BP2MI ini kita akan sinergikan, kepada BP2MI untuk melaporkan
sampai ke jajaran tingkat Polsek Apabila ada kaitan indikasi TPPO. Intinya kami pasti siap
melakukan kerja sama ini demi melindungi PMI. Disinilah perwujudan negara harus hadir untuk
masyarakat untuk melindungi warga negaranya," jelas Sambo.

(fri/jpnn).

77