Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020

KSPI KRITIK KERAS PHK GOJEK DIANGGAP ANEH PSI

Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meluas. Data Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sampai 2 Juni 2020, pekerja terdampak PHK dan
dirumahkan mencapai 3,05 juta jiwa.

Angka tersebut meningkat dari data sebelumnya, yaitu 3juta orang per 20 April 2020. Tak hanya
perusahaan kecil, startup dan perusahaan mapan tak lepas dari gelombang PHK akibat Pandemi
COVID-19.

Seperti Grab, Traveloka, Gojek, Ramayana. Beberapa maskapai juga sudah memutus kontrak
karyawannya seperti Garuda, Lion Air dan Air Asia. Maraknya gelombang PHK ini membuat
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal langsung beraksi.

Said bahkan mengancam akan menggugat Gojek terkait PHK terhadap 430 karyawan startup
lokal tersebut. Dinilainya, proses PHK itu melanggar aturan. "KSPI mendesak Gojek
menghentikan PHK dan mempekerjakan kembai ke 430 karyawan. Kami akan all out melakukan
pembelaan terhadap buruh yang di PHK," ujar Said dalam rilis, Selasa (30/6/2020).

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli melihat adanya keanehan dari
manuver Said Iqbal. Dia mengaku heran karena Said hanya garang terhadap PHK yang
dilakukan Gojek. Padahal, banyak perusahaan rintisan lainnya yang juga melakukan PHK
terhadap karyawannya akibat pandemi Virus Corona atau COVID-19.

"Banyak perusahaan khususnya perusahaan rintisan (startup) yang melakukan PHK dengan
alasan efisiensi dan agar survive, termasuk Gojek, Grab, Traveloka dan OYO," kata Gun Romli,
Selasa (30/6/2020).

Manuver Said yang menyerang startup anak negeri dan mengabaikan langkah PHK yang juga
dilakukan startup asing seperti Grab menimbulkan dugaan adanya pesanan. "Anehnya, Said
Iqbal hanya komentar soal PHK di Gojek, ada aroma kuat, pesanan di pernyataan Saiq Iqbal,"
tegasnya.

Gun Romli menilai alasan Said memperkarakan PHK yang dilakukan Gojek terlalu berlebihan.
Menurutnya, dari informasi yang dia baca, Gojek dan juga perusahaan rintisan lain yang
melakukan PHK untuk menyelamatkan usaha akibat COVID-19 sudah sesuai aturan. "Gojek
memberi pesangon besar dan memenuhi hak-hak karyawan. Kenapa Said tidak mempersoalkan
PHK di tempat lain. Apa karena ini rintisan lokal, sementara yang asing mesti di bela,"
pungkasnya.

Sebagai ketua KSPI, Said akrab dengan manuver politik. Termasuk menekan Presiden Joko
Widodo dengan ancaman demo-demo besar jika desakan buruh tidak dikabulkan. Misalnya
jelang penentuan kabinet pada Oktober 2019, Said mendesak Presiden Jokowi untuk menunjuk
perwakilan buruh sebagai menteri Tenaga Kerja saat pertemuan di Istana Bogor. Namun
manuver Said tidak mempan. Jokowi lebih memilih Ida Fauziyah, Politisi dari Partai Kebangsaan
Bangsa untuk memimpin Kemenaker. [ipe].

28