Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 123
Title TIDAK ADA SALAHNYA MENDUKUNG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI TENGAH WABAH
CORONA
Media Name jpnn.com
Pub. Date 16 April 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/tidak-ada-salahnya-mendukung-omnibus-law-cip ta-kerja-di-
tengah-wabah-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja
yang diusulkan pemerintah masih menjadi pro dan kontra dalam pembahasannya di
DPR RI.
Meskipun saat ini sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia, prioritas utama
negara dan bangsa saat ini adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat
bergotong royong, memanfaatkan semua energi dan kinerja masing-masing untuk
penanganan pandemi Covid-19.
"Tentu pemerintah mempunyai agenda-agenda kerja yang diprioritaskan setelah
Covid-19 ini, sebut saja terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Ketika semua hal terkait
Omnibus Law Cipta kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan bangsa ini, why not, let's do it," ujar Direktur Eksekutif SDR Hari
Purwanto di Jakarta, Kamis (16/4).
Tapi jika sebaliknya, lanjut Hari, tentunya pemerintah harus bijak mengkaji itu
semua. "Prinsipnya kami dukung kebijakan pemerintah selama dalam koridor
idealisme untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan hanya
kepada pengusaha," katanya.
Hari menyatakan, ada sebelas klaster yang dimaksud dalam RUU Cipta Lapangan
Kerja. Dari sebelas klaster tersebut, sepuluh di antaranya sudah selesai dibahas.
Satu klaster yang masih alot pembahasannya adalah klaster ketenagakerjaan.
Menurutnya, Indonesia saat ini mengalami obesitas regulasi yang akhirnya
mencegah pemerintah bertindak cepat dalam merespon perubahan dunia. "Obesitas
regulasi itu membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri, terjebak
dalam kompleksitas," ucapnya.
Dalam setiap pembahasan RUU antara Pemerintah dan DPR RI, kata Hari, tujuannya
mencari titik temu terbaik dalam sebuah produk Undang-undang, dan dibahas
Page 122 of 179.
