Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 124
secara transparan dengan melibatkan pakar dan kelompok masyarakat sebagai
stakeholder.
"Kemudian yang tak kalah penting ketika RUU ini sah menjadi UU tentunya
sosialisasi menjadi sebuah keharusan. Bukan hanya sekedar pelengkap, namun agar
rakyat paham dan mengerti hak dan kewajibannya di setiap produk UU yang
dikeluarkan," tuturnya.
Hari juga menilai, jika bangsa ini mau maju dan menjadi bangsa yang juara, maka
posisi tenaga kerja dan pengusaha harus dibuat seadil-adilnya. "Bukan berat
sebelah, apalagi membuat salah satu pihak dirugikan. Di negara-negara maju,
mereka punya sistem perburuhan yang kuat dan profesional, tentu ini bisa
diadopsi," ungkapnya.
Pendekatanya, kata Hari, sudah tidak bisa lagi hanya dari satu sisi pengusaha atau
pemodal saja, sementara terkesan pekerja kita hanya sebagai karyawan yang tidak
punya hak untuk ikut menjadi bagian dari usaha yang dibangun.
"Khusus hal ini pemerintah harus punya formulasi khusus, jangan hanya undang
investor, atau pengusaha, pemodal untuk investasi, sementara anak-anak bangsa ini
yang menjadi pekerja tidak dipikirkan masa depannya," tegasnya.
Karenanya, perlu ada formulasi yang saling menguntungkan yang harus dirancang
bersama antara DPR dan Pemerintah, agar produk UU ini menjadi harapan cerah
bagi bangkitnya ekonomi Indonesia kedepannya.
"Hikmah dari adanya bencana Covid-19 adalah semua komponen bangsa ini
bersatu, bersama-sama, bergotong royong, menanggalkan kepentingan kelompok
dan hanya bekerja untuk NKRI," pungkasnya.
(dil/jpnn).
Page 123 of 179.
