Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 128
Title BURUH MINTA DIIZINKAN DEMO TOLAK OMNIBUS LAW DI DPR SAAT PANDEMI CORONA
Media Name suara.com
Pub. Date 16 April 2020
https://www.suara.com/news/2020/04/16/200503/buruh-minta-diizinkan-dem o-tolak-
Page/URL
omnibus-law-di-dpr-saat-pandemi-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) meminta aparat tidak menghalangi rencana
aksi mereka menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law di depan Gedung Kemenko
Perekonomian dan Gedung DPR RI pada 30 April mendatang.
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut ada sekitar 50 ribu buruh dari Jabodetabek yang
siap turun aksi meski digelar saat pandemi virus corona COVID-19.
"Tuntutan dalam aksi ini adalah tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, stop PHK, dan
liburkan buruh dengan upah penuh selama pandemi corona berlangsung," kata Said
Iqbal dalam keterangannya, Kamis (16/4/2020).
Menurut Said Iqbal, dalam aksi nanti buruh akan tetap menjaga jarak peserta aksi,
memakai masker, dan membawa hand sanitizer.
Selain itu, pihaknya juga membandingkan dengan sikap perusahaannya yang belum
juga meliburkan buruh meski Jabodebek sudah berstatus Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), jika pun diliburkan mereka diliburkan tanpa upah.
"Dengan asumsi yang sama, maka kami minta aksi puluhan ribu buruh pada 30 April
pun harus diizinkan dan tidak dihalang-halangi," tegasnya.
Menurut MPBI, mereka juga sudah membuat surat resmi kepada Presiden Joko
Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menggelar aksi besar-besaraan
secara nasional jika pembahasan omnibus law tetap dilanjutkan.
"Aksi ini terpaksa kami lakukan, karena ada desakan yang sangat kuat dari anggota
kami untuk segera menggelar lunjuk rasa guna merespon sikap DPR dan
pemerintah yang tetap melanjutkan pembahasan omnibus law," kata Presiden KSPSI
Andi Gani Nena Wea.
MPBI meminta DPR bersama pemerintah agar lebih fokus memikirkan nasib buruh di
saat pandemi virus corona, baik nasib kesehatan buruh ataupun ekonomi sosialnya,
dari pada membahas Omnibus Law.
Page 127 of 179.
