Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 172
Title DPD KEBERATAN RUU CIPTA KERJA DIBAHAS SAAT PANDEMI COVID-19
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 April 2020
https://republika.co.id/berita/q8vya8349/dpd-keberatan-ruu-cipta-kerja -dibahas-saat-
Page/URL
pandemi-covid19
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA -- Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI Agustin Teras Narang
menyatakan pihaknya keberatan terhadap dilakukannya pembahasan RUU tentang
Cipta Kerja disaat pandemi Covid-19, yang oleh Pemerintah sudah dinyatakan
sebagai "Bencana Nasional".
Komite I mengusulkan agar Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja ditunda terlebih
dahulu sampai masa pandemi Covid 19 dinyatakan telah berakhir oleh Pemerintah.
Hal ini ia katakan saat memberikan pandangan terhadap rencana pembahasan RUU
tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang akan dilakukan oleh DPR dengan
Pemerintah.
"Komite I DPD RI menyarankan agar pada saat pandemi Covid-19 berlangsung,
Pemerintah, DPR RI dan DPD RI untuk membuka dan memberikan kesempatan
yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan untuk
memberikan masukan terhadap isi dan muatan RUU tentang Cipta Kerja melalui
sarana daring dan sebagainya (dengan memperhatikan social dan physical
distancing)," ucap dia, Kamis (16/4).
Ia juga mengingatkan bahwa Komite I DPD RI melihat banyaknya jumlah
peraturan pelaksana yang diamanatkan pembentukannya oleh RUU tentang Cipta
Kerja (493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden dan 4 Peraturan Daerah).
Sehingga menunjukkan tidak sensitifnya pembentuk undang-undang atas kondisi
regulasi di Indonesia yang hyper regulasi.
Komite I DPD RI berpandangan bahwa substansi pengaturan RUU tentang Cipta
Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Terdapat 2 (dua) pasal dalam RUU tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan
ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan Putusan MK, seperti dalam
Pasal 170 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk
mengubah UU.
Page 171 of 179.
