Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 173
"Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011
yang menyebut PP memiliki kedudukan lebih rendah dibanding UU, sehingga PP
tidak bisa membatalkan/mengubah UU. Selain itu, dalam Pasal 166 disebutkan
bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Perda. Hal itu bertentangan dengan
Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan
pengujian/pembatalan Perda menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah
Agung," ungkap dia.
Komite I DPD RI berpandangan bahwa RUU ini banyak menyangkut dengan
kepentingan daerah, maka sebagaimana amanat Pasal 22D UUD NRI 1945 ayat (2)
yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah.
Atas dasar itu maka pembahasan terhadap RUU tentang Cipta Kerja ini harus
dilakukan secara tripartit oleh DPR RI, Pemerintah dan DPD RI..
Page 172 of 179.
