Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 121
Title BURUH MINTA RUU CIPTA KERJA DITARIK DAN DIBAHAS ULANG
Media Name detik.com
Pub. Date 29 April 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4995816/buruh-minta-ru u-cipta-kerja-
Page/URL
ditarik-dan-dibahas-ulang
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Serikat Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (KSBSI) sepakat untuk tidak menggelar aksi demo turun ke
jalan pada perayaan May Day 1 Mei 2020 mendatang.
Akan tetapi, ketiganya akan mengganti kegiatan demo tersebut dengan kegiatan
lain yang tetap dapat menyalurkan suara para kaum buruh kepada pemerintah di
tengah pandemi COVID-19 seperti aksi bakti sosial hingga kampanye media sosial.
Alasannya selain sebagai bentuk empati terhadap kerja keras pemerintah dan tim
medis melawan penyebaran wabah tersebut juga sebagai bentuk apresiasi kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah memenuhi permintaan buruh terkait
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Sebagaimana diketahui, selama ini serikat buruh memang paling getol meminta
pemerintah untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja selama Corona.
"Soal Omnibus Law tentu kita berterima kasih, mengapresiasi apa yang sudah
disampaikan oleh Presiden Jokowi pernyataan resmi menunda pembahasan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan," ujar Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers bertajuk MPBI
Soal Omnibus Law dan May Day 2020, Rabu (29/4/2020).
Meski begitu, serikat buruh bakal tetap teguh pada pendirian mereka yang menolak
kehadiran RUU Cipta Kerja tersebut.
Kecuali pemerintah berkenan untuk menarik kembali RUU Cipta Kerja itu dari DPR
RI dan membahasnya ulang dengan melibatkan serikat buruh untuk masuk ke
dalam tim perumus Omnibus Law.
"Kami akan tetap menolak RUU ini, setelah penundaan pembahasan kluster
ketenagakerjaan ini pun, setelah pandemi Corona selesai, maka kami
mengharapkan Presiden Jokowi menghilangkan klaster itu yang sudah masuk di DPR
tersebut melalui omnibus law, di-drop, ditarik ulang, kemudian dibahas ulang
dengan melibatkan unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan unsur serikat
buruh," imbaunya.
Page 120 of 181.
